Pengkaderan Dini Cegah Politisi Kutu Loncat
Kamis, 26 Juli 2012 – 17:10 WIB

Pengkaderan Dini Cegah Politisi Kutu Loncat
JAKARTA – Pengamat Politik Universitas Indonesia, Hamdi Moeloek, menegaskan, persoalan pindah partai tidak terlalu banyak terjadi di negara yang matang demokrasi. Menurutnya, pindah partai itu gejala yang sangat umum terjadi di negara seperti Afrika, Bolivia, Equador, Nepal.
“Negara demokrasi baru. Kalau negara yang demokrasinya relatif stabil, orang pindah partai itu jarang,” kata Hamdi diskusi bertajuk “Fenomena Pindah Partai Menjelang 2014” di Pressroom DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/7).
Baca Juga:
Dia menyatakan, biasanya pindah partai juga terjadi di negara yang banyak partai dan sistem kepartaiannya lemah. “Terlalu banyak partai, tidak jelas sosoknya, ideologinya, flatform dan identitasnya,” kata dia. Menurut Hamdi, kalau identitas jelas, maka masyarakat pun akan merasa memiliki partai tersebut. Dengan demikian, masyarakat merasa menjadi konstituen atau partisipan dengan sukarela. Bahkan, nantinya akan melangkah ke jenjang lebih tinggi bersama partai tersebut.
Dia menegaskan, pengkaderan harus dilakukan sejak dini. “Pengkaderan dari awal harus dilaksanakan,” tegasnya. Menurutnya, gejala di Indonesia, orang atau politisi pindah partai, itu banyak terjadi di partai yang lemah. Dia mencontohkan misalnya di Italia, seperempat anggota senatnya pindah partai itu kebanyakan dari partai lemah ke partai lemah. “Bukan major party atau mainstream,” katanya.
JAKARTA – Pengamat Politik Universitas Indonesia, Hamdi Moeloek, menegaskan, persoalan pindah partai tidak terlalu banyak terjadi di negara
BERITA TERKAIT
- Gus Khozin Kritik Tugu Titik Nol IKN yang Viral di Medsos
- Tuntut Keadilan, Ratusan Kader Gerindra Banggai Gelar Aksi di Polres
- Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi Bakal Direshuffle?
- Isu Matahari Kembar Diredakan Muzani, Bukan Dasco Apalagi Hasan Nasbi, Tumben
- PAN Dukung Prabowo Jadi Capres 2029, Ahmad Sahroni: Masih Dini untuk Bicara Pilpres
- Sahroni Nilai Pertemuan Sespimmen Polri dengan Jokowi Kurang Pas, Begini Alasannya