JPNN.com 
Penguasa Terapkan Hukum Sesuai Selera, Anies Serukan Tolak Negara Kekuasaan
jpnn.com, LUBUKLINGGAU - Capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan ingin mengembalikan marwah kehidupan bernegara supaya Indonesia tetap menjadi negara hukum.
Hukum mestinya mengatur para pengampu kuasa, bukan sebaliknya seperti yang belakangan ini marak terjadi.
"Kita ingin Indonesia tetap menjadi negara hukum, tapi akhir-akhir ini banyak aturan bisa diubah sesuai selera. Akankah ini dibiarkan? Bolehkah ini diteruskan?" ujarnya dalam pertemuan dengan pimpinan pondok pesantren dan tokoh agama di Pondok Pesantren Modern Ar-Risalah, Lubuk Linggau, Sumatra Selatan, Senin (18/12).
Calon presiden nomor urut 1 itu menilai perubahan aturan yang menyesuaikan kehendak penguasa itu sebagai indikasi bahwa Indonesia mulai menjadi negara kekuasaan.
Ini berarti, hukum diatur oleh orang-orang yang memegang kuasa.
Padahal idealnya, kata Anies, negara hukum berjalan dengan prinsip hukum yang mengatur penguasa.
Karena itulah, hal ini tidak boleh dibiarkan saja hingga akhirnya membuat Indonesia benar-benar menjadi negara kekuasaan.
Mantan Gubernur Jakarta itu lantas menekankan perlu adanya perubahan.
Anies Baswedan menilai perubahan aturan yang menyesuaikan kehendak penguasa itu sebagai indikasi bahwa Indonesia mulai menjadi negara kekuasaan
- Kampanye Pemilu di Australia: Jarang Ada Spanduk, Lebih Menjual Kebijakan
- Cerita Muhammad Kazamuli, Bisa Menyalurkan Hobi tetapi Tetap Mengabdi untuk Negeri
- KADIN Dorong Pemanfaatan e-Signature dan Perjelas Status Hukum dalam Layanan Kenotariatan
- 5 Berita Terpopuler: Sudah Saatnya Pengangkatan R2 & RE jadi PPPK Paruh Waktu, tetapi Ada yang Bikin Kecewa
- Tidak Dicantumkannya Pasal Suap di Dakwaan Zarof Ricar Disorot, Diduga Ada Upaya Sandera Ketua MA
- Ikuti Jejak Anies, Pramono Gratiskan Pajak Rumah dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar
