Penguasa Terapkan Hukum Sesuai Selera, Anies Serukan Tolak Negara Kekuasaan
jpnn.com, LUBUKLINGGAU - Capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan ingin mengembalikan marwah kehidupan bernegara supaya Indonesia tetap menjadi negara hukum.
Hukum mestinya mengatur para pengampu kuasa, bukan sebaliknya seperti yang belakangan ini marak terjadi.
"Kita ingin Indonesia tetap menjadi negara hukum, tapi akhir-akhir ini banyak aturan bisa diubah sesuai selera. Akankah ini dibiarkan? Bolehkah ini diteruskan?" ujarnya dalam pertemuan dengan pimpinan pondok pesantren dan tokoh agama di Pondok Pesantren Modern Ar-Risalah, Lubuk Linggau, Sumatra Selatan, Senin (18/12).
Calon presiden nomor urut 1 itu menilai perubahan aturan yang menyesuaikan kehendak penguasa itu sebagai indikasi bahwa Indonesia mulai menjadi negara kekuasaan.
Ini berarti, hukum diatur oleh orang-orang yang memegang kuasa.
Padahal idealnya, kata Anies, negara hukum berjalan dengan prinsip hukum yang mengatur penguasa.
Karena itulah, hal ini tidak boleh dibiarkan saja hingga akhirnya membuat Indonesia benar-benar menjadi negara kekuasaan.
Mantan Gubernur Jakarta itu lantas menekankan perlu adanya perubahan.
Anies Baswedan menilai perubahan aturan yang menyesuaikan kehendak penguasa itu sebagai indikasi bahwa Indonesia mulai menjadi negara kekuasaan
- Sampit Bantul
- Kedekatan Anies-Ahok Simbol Perlawanan ke Pemerintah hingga Sinyal Oposisi
- Lewat Kampanye Ini, Prestine8.6+ Ajak Masyarakat Memulai Gaya Hidup Sehat
- Jembatan Gantung di Lubuklinggau Putus, 8 Orang Terluka, Begini Kondisinya
- Tahun Baru 2025, Harapan Baru Masyarakat untuk Pemerintah Pemberantasan Korupsi
- Ahok-Anies Akrab Mengobrol di Balai Kota, Siapkan Kejutan di 2025