Pengucuran Dana BOS Terus Telat, Ancam Program Wajib Belajar

Suyanto menuturkan, hasil survey ini bakal disampaikan ke Mendiknas Mohammad Nuh. "Kami juga bakal menyampaikan sejumlah rekomendasi, aga penyaluran dana BOS seperti tahun ini dikaju ulang," terangnya.

Dengan terang-terangan, Suyanto menyatakan pihaknya kewalahan ketika menghadapi pemerintah kabupaten dan kota yang nakal dalam pengucuran dana BOS ini. Padahal, jelas Suyanto, model baru pencairan dana BOS dengan melibatkan pemerintah daerah ini bertujuan supaya penyaluran dana BOS bisa lebih tepat waktu, jumlah, dan sasarannya.

Menurut Suyanto, Kemendiknas sudah melakukan berbagai upaya untuk menekan pemerintah daerah supaya segera mencairkan dana BOS. Diantaranya dengan membentuk tim asistensi yang datang langsung ke daerah, hingga tim pendamping pencairan dana BOS. "Tapi tetap saja tidak bisa berjalan tepat waktu," ujar pejabat eselon I yang gemar berselancar di social network itu.

Suyanto menjelaskan, pada triwulan kedua (April-Juni) tahun ini, dari 497 daerah tingkat dua penerima dana BOS, masih ada 10 daerah yang belum mencairkan dana BOS. Artinya, sepuluh daerah tersebut terlambat sekitar empat bulan. Sementara itu, untuk triwulan ketiga (Juli-September), ada 165 daerah yang belum mengucurkan dana BOS ke satuan pendidikan atau sekolah.