Pengumpul KTP untuk Ahok Perlu Waspadai Potensi Ini

jpnn.com - JAKARTA - Upaya pendukung Basuki T Purnama alias Ahok untuk mengumpulkan kartu tanda penduduk (KTP) sebagai syarat dukungan maju dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 ternyata tak segampang yang dibayangkan. Sebab, upaya mengumpulkan KTP sebagai bukti dukungan itu akan menghadapi persoalan.

Praktisi hukum Reinhard Parapat dalam sebuah diskusi yang digelar Masyarakat Demokrasi Jakarta, Selasa (19/4) menyatakan, bisa jadi ada orang yang menyerahkan KTP padahal untuk menggembosi dukungan. Sebab, ada yang mencoba mengganggu dengan menyerahkan KTP.

"Saya punya pengalaman, ada orang yang sengaja ikut mendukung. Itu bahkan sepuluh KTP. Nah saat beberapa waktu kemudian orang itu malah menuding ada pemalsuan data dan mengancam akan melaporkannya sebagai kasus pidana," ujarnya.

Reinhard mengatakan, potensi seperti itu perlu diwaspadai. Karenanya ia menyarankan agar kelompok pendukung Ahok yang sedang mengumpulkan dukungan dari masyarakat benar-benar menyusun database dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Saya kira kalau ada yang datang memberi dukungan misalnya, bisa juga difoto. Karena pernah ada ormas tertentu, dengan alasan KTP ketuanya dipalsukan, mereka mengancam bawa ke polisi. Ujung-ujungnya memeras," ujarnya.

Selain itu Reinhard juga mengingatkan para pendukung Ahok tentang pentingnya menjaga komunikasi yang baik dengan penyelenggara pilkada hingga ke tingkat panitia pemungutan suara (PPS) di tiap kelurahan di Jakarta. Hal itu penting ketika harus melakukan verifikasi KTP dukungan di lapangan.

"Memverifikasi lima ratus ribu (KTP, red) nggak mudah. Apalagi nanti waktunya juga dua minggu. Enggak mungkin berjenjang. Jadi penting juga melakukan pendampingan. Nama-nama yang akan diverifikasi sudah siap. Jangan nanti pas dilakukan verifikasi malah ke luar negeri," ujarnya.(gir/jpnn)