Pengumpulan Dana Politik di Australia Perlu Dirombak
Mantan Bendahara Partai Liberal Australia Michael Yabsley menegaskan, sistem pengumpulan dana politik di negara itu perlu dirombak. Pasalnya, praktek yang terjadi telah banyak merusak reputasi politisi, parpol dan kalangan pengusaha.
Hal itu dikemukakan Yabsley dalam wawancara dengan Program Four Corrners ABC terkait kasus donasi politik di Australia, di tengah musim kampanye pemilu yang dijdwalkan berlangsung 2 Juli mendatang.
Yabsley, yang menjabat bendahara Partai Liberal dari tahun 2008 hingga 2010, mengatakan semua kejadian terkait kasus donasi politik menunjukkan perlunya meninggalkan sistem yang ada.
Di tahun 2010, donasi terlarang dari perusahaan developer Australia diketahui mengalir ke sebuah yayasan bernama Free Enterprise Foundation (FEF), yang kemudian masuk ke Partai Liberal di negara bagian New South Wales. Yabsley saat itu masih bendahara partai di tingkat nsional.
"Praktek seperti itu tidak bisa dibenarkan dan seharusnya donasi itu tidak diterima pada saat itu," katanya.
Di New South Wales ada ketentuan yang melarang perusahaan developer menyumbang donasi politik ke parpol.
Dia mengaku bahwa ada sejumlah kasus dimana dana dari developer itu disalurkan ke yayasan FEF terlebih dahulu.
Komisi Anti Korupsi NSW (ICAC) kini sedang menyelidiki dugaan keterlibatan sejumlah anggota parlemen terkait donasi politik dari pihak yang dilarang oleh undang-undang.
Mantan Bendahara Partai Liberal Australia Michael Yabsley menegaskan, sistem pengumpulan dana politik di negara itu perlu dirombak. Pasalnya, praktek
- Dunia Hari Ini: Penerbangan dari Australia Dibatalkan Akibat Awan Panas Lewotobi
- Dunia Hari Ini: Tabrakan Beruntun Belasan Mobil di Tol Cipularang Menewaskan Satu Jiwa
- Korban Kecelakaan WHV di Australia Diketahui Sebagai Penopang Ekonomi Keluarga di Indonesia
- Trump Menang, Urusan Imigrasi jadi Kekhawatiran Warga Indonesia di Amerika Serikat
- Dunia Hari Ini: Tiga Orang Ditangkap Terkait Meninggalnya Penyanyi Liam Payne
- Latihan Militer Terpisah dengan Rusia dan Australia, Indonesia Tak Ingin Dikuasai oleh Siapa Pun?