Pengumuman Ditunda, Jangan Ada Celah Kecurangan

jpnn.com - JAKARTA - Peneliti Indonesia Corruption Wacth (ICW), Ade Irawan, ikut menyayangkan beberapa kali penundaan pengumuman hasil tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baik dari jalur umum maupun kategori dua (K2). Sebab, dengan berbagai perbaikan sistem penerimaan CPNS, seharusnya bisa diumumkan sesuai jadwal.
Namun demikian, meski ikut mengawasi sejak awal proses penerimaan CPNS tahun ini, Ade mengaku tidak mengetahui apa alasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan-RB) mengulur-ulur pengumuman.
"Yang tahu alasan penundaan Kemenpan. Kami berharap sesuai jadwal, ini mestinya cepat," kata Ade menjawab JPNN.com, Kamis (12/12).
Hasil pengamatan ICW, Ade menyebut, salah satu kendala dalam penundaan pengumuman hasil tes CPNS terutama pelamar karegori K2 salah satunya disebabkan oleh format Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang digunakan.
Kondisi ini berbeda dengan sistem yang digunakan pada pelamar umum karena sebagian besar sudah memakai sistem computer assisted test (CAT).
"Yang K2 itu kan soalnya LJK, beda dengan umum yang sebagian pakai sistem CAT. Memang secara teknis lebih ribet LJK walau dari sisi jumlah peserta lebih banyak pelamar umum," sebutnya.
Nah, saat ditanya soal kekhawatiran para peserta penerimaan CPNS terkait penundaan ini terjadi lantaran adanya "permainan" berupa kecurangan-kecurangan, Ade berharap hal itu tidak terjadi.
"Mudah-mudahan tidak seperti itu (kecurangan) karena sejak awal pemerintah sudah perbaiki sistemnya, lakukan perubahan mekanisme dan sebagainya. Tinggal umumkan saja alasan penundaan ini," kata Ade.
JAKARTA - Peneliti Indonesia Corruption Wacth (ICW), Ade Irawan, ikut menyayangkan beberapa kali penundaan pengumuman hasil tes Calon Pegawai Negeri
- Petrokimia Gresik Pertahankan Proper Emas Kementerian Lingkungan Hidup Selama 4 Tahun
- Regulasi THR Bagi Mitra Pengemudi Online Dinilai Menghambat Pertumbuhan Industri
- Usut Kasus Pajak, KPK Periksa Pihak Matahari Store hingga BPR Cita Makmur Lestari
- Terima Gratifikasi Rp21,5 Miliar, Eks Pejabat Pajak Ini Jadi Tersangka KPK
- Fraksi PKS Ajak Rakyat Kompak Dukung Kebijakan Prorakyat Prabowo
- Kepala BKN Ungkap Data Terbaru Seleksi CPNS dan PPPK 2024