Pengurusan Izin Rute Diduga Telah jadi Komoditi

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, menilai ditundanya sejumlah penerbangan di beberapa bandara terjadi akibat buruknya sistem administrasi perizinan dunia penerbangan di tanah air.

Akibatnya, masyarakat yang dalam hal ini calon penumpang, kembali menjadi korban. Padahal maskapai-maskapai tersebut diyakini memiliki slot terbang dari bandara-bandara tempat asal, menuju kota-kota tujuan. Seperti City Link tujuan Medan-Halim Perdana Kusuma dan AirAsia tujuan Medan-Palembang,  Selasa (6/1) lalu.

"Slotnya ada. Tapi kan katanya terkait aturan jadwal terbang, itu minta izin lagi ke Kemenhub. Kalau proses (izin rute) lama, ini yang menjadi celah (penyelewengan, red)," katanya menjawab JPNN, Kamis (8/1).

Agus menyebut pengurusan izin telah dijadikan semacam komoditi, yang diperdagangkan. Sebab sangat dibutuhkan untuk memulai usaha. Karena itu ketika sebagian pihak menginginkan sebuah izin cepat keluar, mereka rela membayar sejumlah uang pada oknum tertentu.

"Kalau ditanya buktinya, mungkin hanya Tuhan‬ dan oknum-oknum tersebut yang mengetahui," ujarnya.

Saat ditanya dari lembaga mana saja oknum-oknum tersebut berasal, Agus menegaskan kemungkinan dari ke dua belah pihak. Baik dari maskapai maupun pejabat yang berwenang.

"‪Perizinan tentu melibatkan ke dua belah pihak. Karena intinya bisnis apapun kalau regulasi tidak dipenuhi, ada sanksi. Sekarang kalau diurus, terus izin tidak jadi. Pasti cari jalan pintas," katanya.

Agus yakin jika Indonesia mempunyai regulator yang kuat dan tegas, maka permainan “potong kompas” demi memeroleh izin, dapat diminimalisir.