Pengusaha Batu Bara Gugat Polri, Ini Alasannya
jpnn.com - JAKARTA – Pengusaha batu bara asal Berau, Kalimantan Timur, Abidinsyah lewat kantor pengacara Ihza & Ihza milik Yusril Ihza Mahendra menggugat Polri lewat jalur praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Gugatan dilayangkan terkait penetapan Abidinsyah sebagai tersangka penipuan, penggelapan dan pencucian uang dalam bisnis batu bara.
Kuasa hukum Abidinsyah, Rudi Kabunang yang ikut bergabung bersama kantor pengacara Ihza&Ihza, mengatakan bahwa penetapan tersangka kliennya tidak sah.
“Menyatakan surat perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/1426/XI/2015/Dit.Tipidum tanggal 16 November 2015 dan sprindik nomor: SP.Sidik/125/I/2016/Dit.Tipidum tanggal 25 Januari 2016 serta sprindik nomor: SP.Sidik/160/II/2016/Dit.Tipidum tanggal 1 Februari 2016 adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum,” kata Rudi di hadapan hakim tunggal PN Jakset Amat Khusaeri, Senin (28/3).
Abidinsyah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri pada November 2015. Pada 11 Desember 2015, Abidinsyah ditahan dengan 20 hari dan diperpanjang 40 hari. Seharusnya, penahanan itu berakhir pada 8 Februari 2016. Sedangkan termohon, yakni Mabes Polri sampai saat ini tidak bisa melengkapi berkas yang diminta oleh kejaksaan.
Selain itu, penetapan tersangka terhadap pemohon juga dilakukan tanpa konfrontir dengan pihak-pihak yang mengetahui secara maksimal. Penetapannya dinilai sangat cepat dengan mengenakan tiga tuduhan, padahal pemohon sebagai korban dari tindak penipuan dan penggelapan.
“Karena itu, kami menyatakan penetapan tersangka atas diri termohon yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah,” beber Rudi.
Sebelumnya, Rudi mengatakan, pihaknya sempat meminta biro pengawasan penyidikan Bareskrim untuk melakukan gelar perkara. Disimpulkan penyidik belum mampu menunjukan bukti bahwa Abidinsyah telah melakukan penipuan dan penggelapan seperti yang disangkakan. Selain itu, pihak pengacara sempat melayangkan surat ke penyidik bahwa kasus yang membelit Abidinsyah adalah perdata.
- Gagas Program Jumandi, Kemenpora Gandeng Komdigi untuk Perkuat Kampanye Antijudol
- Kuasa Hukum: PT HDP Akan Terus Perjuangkan Status Aset di Medan Satria Bekasi
- Kanwil Bea Cukai Jakarta Rilis Kinerja Pengawasan Selama 2024 dalam Dukung Asta Cita
- Sinergi Tanpa Sekat Jadi Kunci Kemajuan Wilayah Metropolitan
- Tidak Sepakat dengan Prabowo, Gus Falah: Koruptor Tetap Dihukum dan Uang Rasuah Disita
- Rupiah Melemah Lagi, Misbakhun: Tidak Ada Hubungannya dengan Penggeledahan KPK di Kantor BI