Pengusaha Batu Bara Kaya Raya, Lihat Rakyat Sengsara, Melukai Rasa Keadilan
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyoroti ketimpangan yang terjadi akibat kenaikan harga batu bara di pasar internasional.
Mulyanto menyebutkan kenaikan harga ini membuat para pengusaha dapat keuntungan ratusan triliun, sementara pemerintah daerah penghasil batu bara hanya mendapat royalti sebesar puluhan miliar.
"Misalnya peningkatan kekayaan pengusaha batu bara Low Tuck Kwong. Kekayaannya langsung bertambah ratusan triliun akibat kenaikan harga batu bara internasional. Tetapi nasib rakyat di lokasi tambang milik Low Tuck Kwong masih memperihatinkan," kata Mulyanto dalam keterangan yang di
Politikus PKS itu khawatir ketimpangan ini akan menimbulkan kecemburuan sosial di daerah tempat perusahaan tambang batu bara tersebut berada.
Mulyanto mendesak Pemerintah menata ulang semua aturan bisnis batu bara ini dengan baik.
"Jangan sampai aturan yang ada hanya menguntungkan dan melindungi segelintir pengusaha saja. Di sisi lain, pemerintah daerah hanya mendapat remah-remah hasil penjualan sumber daya alam miliknya. Kejadian ini tentu akan melukai rasa keadilan masyarakat," ungkap Mulyanto.
Mulyanto juga meminta pemerintah meningkatkan pajak progresif dan menerapkan pembagian royalti yang lebih proporsional dan adil kepada daerah.
Hal tersebut sangat logis karena pemerintah daerah yang akan menanggung semua dampak kerusakan lingkungan atas eksploitasi batu bara yang dilakukan para pengusaha.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyoroti ketimpangan yang terjadi akibat kenaikan harga batu bara di pasar internasional.
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Golkar DKI Siapkan Saksi TPS Mengawal Suara Ridwan Kamil-Suswono
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Anies Condong Kepada Pram-Doel, Militansi Kader PKS Untuk RIDO Dipertanyakan
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?