Pengusaha Berpolitik Dinilai Demi Bisnis
Senin, 25 Februari 2013 – 20:26 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Farhan Hamid mengatakan pada era Orde Baru prilaku penyelenggara negara cenderung untuk jadi pengusaha. Di era reformasi kecenderungannya malah jadi terbalik.
"Pengusaha dengan berbagai caranya ingin jadi penguasa negara untuk menjaga keberlangsungan bisnisnya," kata Ahmad Farhan Hamid dalam dialog Empat Pilar Negara, bertema "Pembatasan Dana Kampanye", di ruang Perpustakaan MPR, gedung Nusantara IV, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (25/5).
Baca Juga:
Menurut Farhan, terjunnya sejumlah pengusaha ke dunia politik apakah dengan cara menjadi anggota DPR atau hanya cukup menjadi elit di sebuah partai bahkan mendirikan partai politik baru pada dasarnya bertujuan untuk memengaruhi kebijakan negara agar komoditas bisnisnya tidak terganggu dengan berbagai kebijakan negara.
"Bahkan melalui kemampuan keuangan yang mereka miliki, meski tidak berada di parlemen maupun di partai politik, pengusaha malah menyebar uangnya untuk memengaruhi kebijakan pemerintahan," ungkap politisi Partai Amanat Nasional itu.
JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Farhan Hamid mengatakan pada era Orde Baru prilaku penyelenggara negara cenderung
BERITA TERKAIT
- Komisi IV DPR Mendukung Langkah Pemerintah Pangkas Alur Distribusi Pupuk Bersubsidi ke Petani
- MK Hapus Presidential Threshold, Gibran Berpeluang Melawan Prabowo di 2029
- Sugeng Budiono Apresiasi Kritik Haidar Alwi Terhadap Survei OCCRP
- Ketua DPP PDIP Said Abdullah Tanggapi Putusan MK Tentang Penghapusan Presidential Threshold
- Kemendes Harus Membatasi Penggunaan Dana Desa untuk Sosialisasi dan Pelatihan
- Kabar Didik Melon yang Berjalan Kaki Jakarta-Boyolali, Dia Sudah di Karawang