Pengusaha Berpolitik Dinilai Demi Bisnis
Senin, 25 Februari 2013 – 20:26 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Farhan Hamid mengatakan pada era Orde Baru prilaku penyelenggara negara cenderung untuk jadi pengusaha. Di era reformasi kecenderungannya malah jadi terbalik.
"Pengusaha dengan berbagai caranya ingin jadi penguasa negara untuk menjaga keberlangsungan bisnisnya," kata Ahmad Farhan Hamid dalam dialog Empat Pilar Negara, bertema "Pembatasan Dana Kampanye", di ruang Perpustakaan MPR, gedung Nusantara IV, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (25/5).
Baca Juga:
Menurut Farhan, terjunnya sejumlah pengusaha ke dunia politik apakah dengan cara menjadi anggota DPR atau hanya cukup menjadi elit di sebuah partai bahkan mendirikan partai politik baru pada dasarnya bertujuan untuk memengaruhi kebijakan negara agar komoditas bisnisnya tidak terganggu dengan berbagai kebijakan negara.
"Bahkan melalui kemampuan keuangan yang mereka miliki, meski tidak berada di parlemen maupun di partai politik, pengusaha malah menyebar uangnya untuk memengaruhi kebijakan pemerintahan," ungkap politisi Partai Amanat Nasional itu.
JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Farhan Hamid mengatakan pada era Orde Baru prilaku penyelenggara negara cenderung
BERITA TERKAIT
- Survei LSI: Tri-Haris Unggul dengan Basis Pemilih Militan Kuat di Kota Bekasi
- Aktivis Anti Korupsi Dukung Penuh Cabup-Cawabup Mimika JOEL
- ASR-Hugua Memohon Maaf di Penutupan Kampanye Pilgub Sultra 2024
- Jelang Pencoblosan Pilkada, PDIP Jatim Minta Cakada Bisa Ikut Mengawal Suara
- Polisi Bersenjata Kawal Pendistribusian Logistik Pilkada di Inhu
- Hasto Mendengar Informasi Bakal Dijadikan Tersangka di Kasus Absurd