Pengusaha Desak Pemerintah Segera Berlakukan FTA

jpnn.com, BATAM - Dunia usaha di Batam mendesak agar pemerintah pusat segera memberlakukan kebijakan Free Trade Agreement (FTA) di Batam. FTA dipandang penting untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Batam supaya kembali membaik.

"FTA memiliki banyak keuntungan, karena secara garis besar meniadakan bea masuk ke wilayah pabean Indonesia selama industri yang ada di Batam mengimpor bahan baku atau bahan penolong dari 16 negara yang memiliki kerjasama FTA dengan Indonesia," kata Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Ok Simatupang, Kamis (31/8).

Ok mengatakan hingga saat ini pemerintah telah berjanji untuk menyelesaikan regulasi mengenai kebijakan itu sebelum pertemuan antara pimpinan Singapura dan Indonesia pada 7 September nanti.

"Kami meminta sebelum diberlakukan nanti, agar diadakan sosialisasi terlebih dahulu," harapnya.

Secara singkat, regulasi FTA nanti akan mengubah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 205/2015 tentang tata cara pengenaan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional dan PMK 47/2012 tentang tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Batam, Bintan dan Karimun.

Ok juga mengatakan investor dari Singapura yang tergabung dalam forum Economic Development Board (EDB) Singapura juga sudah bertanya-tanya mengenai kapan FTA diberlakukan di Batam.

"Mereka sudah menyampaikan ke Kemenko Perekonomian. Dan lagi pula hasil rapat di Kemenko Perekonomian beberapa waktu lalu tentang FTA di wilayah FTZ Batam akan menjadi salah satu topik saat pertemuan kedua kepala negara pada 7 September ini," ujarnya.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri juga mendesak agar FTA segera diberlakukan. Ketua Apindo Kepri, Cahya meyakini jika FTA segera diterapkan, maka perekonomian Batam akan bangkit. Peniadaan bea masuk untuk mengekspor barang produksi menuju wilayah pabean Indonesia akan membuat perusahaan-perusahaan di Batam melakukan ekspansi dan merekrut tenaga kerja lebih banyak lagi.