Pengusaha Impor Singkong, DPR Kecewa
Senin, 10 Desember 2012 – 21:22 WIB

Pengusaha Impor Singkong, DPR Kecewa
JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR, A Hermanto mengaku sangat kecewa dengan keputusan pengusaha yang melakukan impor komoditas Singkong. Apalagi, nilai impor tersebut cukup besar yaitu Rp32,3 miliar. Menurut Hermanto, impor singkong sudah menunjukkan martabat bangsa tidak diperhatikan lagi. Sebab, singkong merupakan tanaman yang mudah tumbuh di negeri ini.
"Kalau sampai singkong saja kita impor juga, mau dibawa ke mana lagi bangsa ini. Petani singkong kita menjadi semakin tidak berdaya," kata Hermanto kepada JPNN di Jakarta, Senin (10/12).
Baca Juga:
Politisi PKS asal Sumbar ini mengingatkan pemerintah untuk terus berupaya menangkitkan kemandirian pangan. Menurutnya, kewajiban itu merupakan amanat UU Pangan yang disahkan DPR. UU tersebut, imbuh dia, menyebutkan bahwa Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
"Jadi kalau kita terus melakukan impor, maka potensi sumber daya alam kita tak akan pernah berkembang," tegasnya.
JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR, A Hermanto mengaku sangat kecewa dengan keputusan pengusaha yang melakukan impor komoditas Singkong. Apalagi, nilai
BERITA TERKAIT
- Kementerian BUMN Gelar Pelatihan UMKM Naik Kelas di Bandung Guna Dukung Visi Prabowo
- Harga Emas Antam Hari Ini Senin 24 Februari, Naik Tipis
- Bakal Ada Operasi Pasar di 500 Titik, Harga Sembako Harus Lebih Murah dari Malaysia
- Siap Handover Bulan Ini, Sky House Hadirkan Berbagai Promo Menarik
- Mitra Binaan Pupuk Kaltim Lakukan Ekspor Perdana ke Filipina
- BPK Diminta Pertimbangkan Revisi UU BUMN terkait Pengawasan Uang Negara