Pengusaha Merasa Terbebani Regulasi Pajak
Sabtu, 07 Oktober 2017 – 01:17 WIB
"Dari satu kegiatan proyek dan satu perusahaan saja ada banyak jenis pajak yang bisa dikenakan. Jadi, semestinya kalau ada pekerja luar daerah yang sedang bekerja di daerah, penyetoran pajaknya juga di daerah, bukannya di kota asal. Kan, kerjanya di sini, proyeknya juga di sini," sambungnya.
Skema penyetoran pajak berbasis lokasi kerja atau proyek tersebut dinilainya mampu memberikan manfaat besar bagi daerah.
Pasalnya, besaran pembagian pendapatan atas pajak juga dihitung berdasarkan besaran penerimaan pajak di suatu daerah. (aji/lhl/k15)
Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Balikpapan dan Kadin Kalimantan Timur mengusulkan pemberdayaan pengusaha lokal secara maksimal.
Redaktur & Reporter : Ragil
BERITA TERKAIT
- Anak Buah Sri Mulyani Klaim Kondisi Perkonomian Indonesia Tetap Stabil jika PPN 12 Berlaku
- Harga BBM Tidak Naik Meski Ada PPN 12 Persen
- Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Rencana Penurunan Batas Pengenaan Pajak untuk UMKM
- Berlaku 1 Januari 2025, Pemerintah Pastikan PPN 12% Sasar Kelompok Barang dan Jasa Mewah
- Menkeu: APBN Defisit Rp 401 Triliun
- Janji Menkeu Sri Mulyani Soal PPN 12 Persen, Simak!