Pengusaha Tolak Kenaikan UMK 2016

jpnn.com - SURABAYA - Lesunya perekonomian membuat pengusaha kian khawatir. Apalagi, ada permintaan kenaikan UMK 2016 dari para buruh. Dengan alasan itu,
SURABAYA - Sebanyak 32 asosiasi pengusaha Jawa Timur menolak tuntutan kenaikan upah minimum kabupaten/kota pada 2016, yang mulai disuarakan para buruh.
Ketua Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) Jawa Timur Isdarmawan Asrikan meminta tetap memberlakukan besaran upah Rp 2,7 juta per bulan sesuai ketentuan 2015.
Khususnya di ring I yang mencakup Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Mojokerto. ''Tuntutan menaikkan UMK sebesar 22-25 persen dinilai tidak wajar,'' ujar dia kemarin (3/9).
Kalau dipaksakan, itu bisa memberatkan pengusaha. Di sisi lain, kata Isdarmawan, pengusaha harus berhitung mengenai pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Sebab, banyak industri manufaktur yang mengandalkan bahan baku impor.
"Semestinya, pengusaha dan pekerja harus satu visi demi keberlangsungan kegiatan pabrik,'' lanjutnya. Apalagi, industri yang berorientasi ekspor juga sepi permintaan. Bahkan, tidak sedikit buyer yang meminta penurunan harga produk dari Indonesia.
Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Timur Sherlina Kawilarang juga menolak kenaikan tersebut. Besaran UMK yang dipatok pada 2015, khususnya di ring I, dinilai tidak wajar.
''Kami minta pekerja bersatu padu menjaga keberlangsungan industri sehingga tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah kondisi perekonomian yang sulit saat ini,'' ucapnya.
SURABAYA - Lesunya perekonomian membuat pengusaha kian khawatir. Apalagi, ada permintaan kenaikan UMK 2016 dari para buruh. Dengan alasan itu, SURABAYA
- Trump Terapkan Bea Masuk Tinggi ke Produk RI, Misbakhun Punya Saran untuk Pemerintah & BI
- Ekonom Ungkap Komoditas yang Bakal Terdampak Kebijakan Tarif Trump
- Harga Pangan Sejumlah Komoditas Stagnan Tinggi
- H+3 Arus Balik Lebaran, KAI Daop 4 Semarang Catat ada 94 Ribu Penumpang
- Analis Sebut Kans Ekonomi Indonesia Alami Perkembangan Progresif
- Respons Pemerintah RI Soal Kebijakan Baru Donald Trump