Pengusaha Tunggu Regulasi Konkret

Di tempat sama, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyatakan, kebijakan yang dipilih pemerintah masih bersifat jangka menengah. Menurut dia, regulasi tersebut belum bisa memberikan dampak dalam jangka pendek.

"Penyebab kurs rupiah yang terus melemah adalah krisis kepercayaan terhadap rupiah. Kalau ternyata DHE (devisa hasil ekspor) sudah masuk ke negara, kenapa mereka lebih percaya dolar daripada rupiah?" tegasnya.

Karena itu, Enny meminta pemerintah merumuskan regulasi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap rupiah. "Sekarang bagaimana masyarakat mau percaya, nota keuangan pemerintah saja selalu meleset. Jadi, ini butuh penanganan yang cepat. Misalnya, kebijakan untuk mengurangi impor pemerintah dengan menggunakan biofuel. Kita perlu tahu insentif apa yang diberikan ke produsen biofuel agar efek bisa dirasakan secepatnya," ungkap dia.

Mendengar kritik tersebut, Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Keuangan M. Ikhsan Modjo mengaku, memang dampak empat paket kebijakan moneter masih belum bisa dirasakan dalam waktu dekat. Sebab, kebijakan tersebut memang menangani likuiditas dolar secara bertahap.

"Jadi, sebenarnya ini tidak bisa dibilang krisis yang sama dengan 1998. Hanya, masyarakat merasa kaget karena inflasi dalam bulan ini sangat tinggi. Bulan depan juga saya perkirakan masih bertambah 1,5-2 persen. Tapi, setelah itu, regulasi akan bertambah," jelasnya.

Soal kebijakan, Ikhsan mengatakan bahwa pemerintah sudah mengambil langkah yang tepat. Sebab, regulasi dalam paket-paket yang diberikan pemerintah menyentuh dasar permasalahan. Misalnya, upaya mengubah sistem impor bahan-bahan pangan. Dia menegaskan, harga bahan pokok naik karena pasokan yang langka. Itu berkontribusi cukup besar. Ditambah, upaya impor dinilai sangat lambat sehingga tak bisa secepatnya menangani inflasi.

Sebelumnya pemerintah menyampaikan empat paket kebijakan ekonomi untuk mengatasi gejolak di sektor keuangan. Empat paket yang dipaparkan Menko Perekonomian Hatta Rajasa itu menawarkan upaya untuk memperbaiki defisit neraca transaksi berjalan. Misalnya, mendorong ekspor dengan memberikan additional deduction tax untuk sektor padat karya yang memiliki ekspor minimal 30 persen dari total produksi. Atau, menurunkan impor migas dengan meningkatkan penggunaan biodiesel dalam porsi solar. (bil/c10/agm)