Pengusul Swastanisasi IPDN Tak Paham Sejarah

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar menyebut usulan Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) dijadikan sebagai perguruan tinggi swasta, merupakan ide yang mengada-ada dan ahistoris.

Usulan itu sebelumnya disampaikan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat Wahyu Sanjaya, pada rapat koordinasi Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, di DPR, Jakarta, Rabu (24/6) kemarin.

Wahyu mengusulkan hal tersebut karena menilai anggaran IPDN cukup besar ditanggung oleh negara. Anggaran yang dikeluarkan setiap tahun sangat tinggi. Misalnya tahun ini mencapai sekitar Rp 539 miliar.

"Saya pikir yang mengusulkan itu seperti tidak mengerti sejarah pemerintahan Indonesia, khususnya sejarah dibentuknya IPDN," ujar Bahtiar, di Jakarta, Kamis (25/6).

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri ini bahkan menyebut, pengusul terkesan tidak menghargai para pendiri bangsa.

Bahtiar kemudian bercerita, IPDN didirikan proklamator kemerdekaan Indonesia Bung Karno, 17 Maret 1956 lalu di Malang, Jawa Timur, karena sangat dibutuhkan pamong praja yang mumpuni.

Karena itu, tak heran ketika kemudian para pamong praja lulusan IPDN menjadi andalan pemerintah membangun birokrasi di tanah air.

"Sejak awal kemerdekaan para pamong praja lulusan IPDN telah melaksanakan pengabdiannya kepada bangsa dan negara, dan lulusannya tersebar di seluruh Indonesia," ucapnya.