Pengusung Pilkada Serentak Harus Bertanggung Jawab

jpnn.com - JAKARTA- Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jerry Sumampouw mempertanyakan, kemana hilangnya sejumlah pengamat politik yang dulunya ngotot menyatakan Pilkada serentak hemat biaya dan minim resiko.

"Dimana hematnya Pilkada serentak dan minimnya resiko itu? Yang ada, biayanya makin membengkak dan potensi konflik sosialnya lebih besar," kata Jerry Sumampouw, di Gedung DPD RI, Senayan Jakarta, Rabu (5/8).

Terlebih di saat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat ini. Menurut Jerry, semua rancangan Pilkada serentak murah dengan senirinya menjadi mahal. "Kemana tesis pengamat politik dulu yang ngotot dengan Pilkada serentak? Bahkan pengamatnya juga pada menghilang dan meninggalkan Presiden Joko Widodo menanggung semua resiko," tegasnya.

Oleh karena itu, Jerry menyarankan Presiden RI dan DPR bertemu kembali untuk lebih detail membicarakan nasib Pilkada serentak ini. "Salah satu cara untuk mengurangi biaya Pilkada ini dan memastikan Pilkada bisa diselenggarakan sesuai dengan persyaratan, permudah persyaratan calon independen cukup dengan dukungan 0,5 atau maksimal menjadi 1 persen dari keseluruhan pemilih," sarannya.

Selain itu lanjutnya, hentikan pencairan dana bantuan untuk partai politik minimal di masing-masing daerah yang partainya tidak mengusung pasangan bakal calon kepala daerah. "Menurut saya, pasal-pasal itu saja perlu disempurnakan di UU Pilkada," pugasnya.  (fas/jpnn)