Pengusutan Mafia Tambang Ilegal Butuh Dukungan Presiden, Kasus Ismail Bolong Pintu Masuk

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai pengusutan mafia tambang ilegal membutuhkan dukungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pengusutan mafia tambang tersebut bisa dimulai dari kasus Ismail Bolong yang menyeret nama Kabareskrim Komjen Agus Andianto meski sudah dibantah.
"Kasus Ismail Bolong barangkali sebagai pintu masuk pada KPK untuk mengusutnya," ujar Fahmy kepada wartawan pada Kamis (8/12).
Walakin, dia pesimistis pengusutan mafia tambang bakal mulus tanpa dukungan penuh dari kepala negara.
"Apakah itu KPK, apakah Mahfud MD akan melanjutkan tanpa ada endorsement dari presiden," lanjutnya.
Fahmy lantas menyinggung bahwa Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka pun mengaku ngeri dengan pihak yang melindungi kegiatan tambang ilegal di daerah.
Kekhawatiran Gibran itu menurut Fahmy wajar karena faktanya memang ada pihak kuat yang melindungi dan ikut menikmati hasil dari praktik tambang ilegal.
"Nah, siapakah mereka? Siapa yang menikmati aliran dana tadi? Ini tugas KPK untuk mengusut secara tuntas. Yang salah siapa harus ditindak sesuai hukum," ujar Fahmy.
Pengamat ekonomi energi Fahmy Radhi menilai kasus Ismail Bolong bisa jadi pintu masuk memberantas mafia tambang. Namun, butuh dukungan Presiden Jokowi.
- KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Febri Diansyah
- Pengacara Ungkap Tiga Kelemahan Jaksa Jawab Eksepsi Hasto, Silakan Disimak
- Jaksa KPK Mengakui Delik Perkara Hasto Bukan terkait Kerugian Negara
- Guntur Romli Tuduh KPK Pakai Cara Kotor untuk Ganggu Pembelaan Hasto
- Jaksa KPK Tegaskan Perkara Hasto Murni Penegakan Hukum
- Tinggalkan Hasto di Pengadilan, Febri Hadiri Pemeriksaan KPK, Penyidik Ternyata Cuti