Penikmat Dana Korupsi Harusnya Bisa Dijerat Pasal TPPU
jpnn.com - JAKARTA -- Penerima aliran dana dari hasil kejahatan korupsi masuk dalam kategori pencucian uang. Oleh sebab itu siapa pun dapat dijerat kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal ini disampaikan Direktur Pemeriksaan dan Riset PPATK, Ivan Yustiavandana di Jakarta, Sabtu, (15/2).
"Siapapun juga yang menerima dana yang berasal dari tindak pidana itu adalah pelaku tindak pidana pencucian uang, itu bunyi UU. Apakah dia pelaku aktif yang melakukan tindak pidana korupsi kemudian mengalirkan harta kekayaannya ke beberapa pihak atau dia sekedar menerima saja," papar Ivan.
Ini, kata dia, sekaligus mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar lebih aktif menyelidiki tindak pidana pencucian uang yang dilakukan para koruptor.
"Kalau korupsi saja tidak cukup. Mereka kan melakukan korupsi untuk menikmati hasilnya, pencucian uangnya perlu ditelusuri," sambungnya.
Menurut Ivan, tidak peduli apakah penerima dana adalah artis atau tidak, penerimaan dana tersebut perlu diselidiki. Hal tersebut untuk mengetahui dalam kepentingan apa orang tersebut menerima uang itu.
"Apalagi yang menerima mengetahui bahwa dana itu dari hasil tindak pidana, atau patut diduga mengetahui, harusnya dijerat juga sesuai undang-undang TPPU," tandas Ivan. (flo/jpnn)
JAKARTA -- Penerima aliran dana dari hasil kejahatan korupsi masuk dalam kategori pencucian uang. Oleh sebab itu siapa pun dapat dijerat kasus tindak
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Prabowo Dinilai Berhasil Membawa Investasi Jumbo dan Gibran Sukses Jaga Stabilitas Politik di Tanah Air
- KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu Tersangka, Ada Uang Rp15 M, Peras untuk Pilkada
- Mensos Gus Ipul Beri Bantuan Biaya Perbaikan Rumah Kepada Korban Longsor di Padang Lawas
- ASR Komitmen Bangun Penegakan Hukum Transparan & Adil di Sultra
- Hendri Satrio jadi Ketua IKA FIKOM Unpad
- Info Terkini OTT KPK yang Menyeret Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah