Penilaian Kompetensi Bukan Ajang Cari Kesalahan PNS
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisa meminta seluruh PNS tidak antipati dengan penilaian potensi dan kompetensi terhadap pegawai. Penilaian itu dilakukan untuk memotret kapasitas pegawai, kemudian menjadi salah satu dasar penyusunan program pengembangan PNS.
“Melalui metode Assessment Center (AC) BKN bermaksud membangun database profil PNS yang berisi informasi potensi dan kompetensi PNS dan bukan untuk mencari-cari kesalahan pegawai," kata Bima di Jakarta, Kamis (7/12).
Menurut Bima, hasil penilaian Assessment Center akan menjadi dasar penyusunan rencana pengembangan PNS ke depan. Jika memang ada gap antara kompetensi dengan jabatan yang diemban, maka akan disusun program antara lain berupa pelatihan atau yang lainnya untuk menutup kesenjangan kompetensi yang ada.
“Jadi penilaian dengan metode Assessment Center sama sekali tidak dimaksudkan untuk mencari-cari kesalahan PNS agar bisa dimutasi dari sebuah jabatan atau dari sebuah wilayah kerja," tegasnya.
Kepala BKN menjelaskan di lapangan sempat ditemui adanya sejumlah PNS yang enggan mengikuti kegiatan penilaian potensi dan kompetensi karena khawatir sistem akan menemukan kesalahan mereka untuk kemudian dipindahkan dari jabatan. Kalau pun kemudian mutasi dilakukan, jelas Bima, hal itu semata-mata untuk memberikan penugasan yang memang sesuai dengan profil kompetensi PNS.(esy/jpnn)
Penilaian dengan metode Assessment Center sama sekali tidak dimaksudkan untuk mencari-cari kesalahan PNS agar bisa dimutasi dari sebuah jabatan/wilayah kerja
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- 5 Berita Terpopuler: Info Terbaru dari BKN soal PPPK Tahap 1, Tolong Jangan Diabaikan
- SE Terbaru dari MenPAN-RB Rini, Seluruh ASN PPPK & PNS Jangan Abai
- Kemensos dan BKN Gelar Tes Pegawai Disabilitas Netra dengan Sistem Komputer CACT
- 5 Berita Terpopuler: Dua Kategori PPPK 2024 dengan Gaji Berbeda, Mulai Berlaku Awal 2025, tetapi Tetap Ada Prioritas
- Pejabat Usul Moratorium Mutasi PNS & PPPK Mulai Berlaku Awal 2025
- Bupati: Ingat, Setiap Tahun Saya yang Teken SK Honorer