Penindakan Korupsi KPK Tetap Efektif
Sembilan Tersangka Segera ke Pengadilan
Senin, 21 September 2009 – 11:25 WIB

Penindakan Korupsi KPK Tetap Efektif
JAKARTA – Meski dua pimpinannya dijadikan tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak sepenuhnya lumpuh. Komisi menyatakan segera melimpahkan sembilan tersangka korupsi ke meja hijau. Demikian pula dengan fungsi penyidikan. Penyidik KPK tetap memanggil saksi dan tersangka untuk diperiksa. Beberapa hari lalu, sehari setelah penetapan dua pimpinan sebagai tersangka, KPK memeriksa tersangka mantan Direktur Bank Jabar Umar Syarifudin. ’’Pemeriksaan berjalan seperti biasa. Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti,’’ tegasnya.
Wakil Ketua KPK M. Jasin mengungkapkan, tugas komisi saat ini masih berjalan seperti biasa. Sebab, sistem di KPK tetap berjalan normal. ’’Kami memiliki 700 staf . Mereka nggak menganggur, tetap bekerja,’’ jelasnya, Minggu (20/9). Fungsi sentral KPK dalam penindakan kasus korupsi, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, juga terus bergulir.
Penindakan, kata Jasin, bakal diputuskan oleh dua pimpinan tersisa, yakni dirinya dan Haryono Umar. Dia mengacu pada undang-undang yang menyebut bahwa tak ada batasan jumlah pimpinan saat pengambilan keputusan di KPK. ’’Penyelidikan korupsi terus berjalan. Tapi, yang ini tak bisa kami ungkapkan,’’ ujarnya.
Baca Juga:
JAKARTA – Meski dua pimpinannya dijadikan tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak sepenuhnya lumpuh. Komisi menyatakan segera melimpahkan
BERITA TERKAIT
- Sambut Ramadan, Ketum Kadin DKI Diana Dewi Ziarah ke Makam Orang Tua
- Sumpah Advokat Razman Arif Dibekukan, Chandra Sampaikan Pembelaan
- Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2 Muncul Jabatan Tampungan, BKN Angkat Suara
- Wamentrans Viva Yoga Mengajak Alumni Cipayung Plus Berkolaborasi Membangun Bangsa
- Dana Haji Tumbuh Positif, Pengeloaan BPKH Capai Rp 171 Triliun
- Pemprov DKI Berhemat Rp 1,5 Triliun Setelah Pangkas Biaya Perjalanan Dinas hingga FGD