Penjabat Gubernur Jateng Ingatkan ASN Bersikap Netral Saat Pilkada Serentak 2024

jpnn.com, SEMARANG - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengingatkan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Provinsi Jawa Tengah agar bersikap netral dalam perhelatan Pilkada serentak 2024.
“Kita mau menghadapi pilkada. Penekanan kami jelas bahwa seluruh ASN harus netral. Tidak boleh masuk dalam partai dan berkampanye,” kata Nana Sudjana seusai melantik ribuan ASN di lingkungan Pemprov Jateng pada Rabu (5/6/2024).
Nana mengatakan netralitas ASN harus tetap dijaga. Berbagai langkah seperti sosialisasi, penandatanganan surat netralitas ASN dan pakta integritas akan terus dilakukan. Upaya itu juga dilakukan saat Pemilu 2024 lalu.
"Upaya kami sudah maksimal saat Pilpres dan Pileg kemarin. Kami akan maksimalkan juga selama Pilkada nanti," kata Nana.
Terkait apa saja jenis pelanggaran netralitas ASN, Nana menyatakan masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Ketika sudah ditentukan maka sosialisasi akan gencar dilakukan.
"Yang jelas kami akan menindak tegas jika ada ASN yang sudah melewati jalur yang dilarang. Kami sudah buktikan pada Pilpres dan Pileg lalu, ada beberapa ASN yang mendapat sanksi kode etik dan sanksi tegas lainnya," kata Nana.
Sementara itu, terkait ASN yang akan ikut serta dalam kontestasi Pilkada 2024, sesuai aturan harus mengundurkan diri dari statusnya sebagai ASN. Terutama ketika yang bersangkutan ditetapkan sebagai peserta atau calon dalam Pilkada.
"Ketika ada ASN mau mencalonkan diri, maka harus mengundurkan lebih dahulu. Ini sudah ada aturannya," ungkap Nana.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengingatkan kepada seluruh ASN di Provinsi Jawa Tengah agar bersikap netral dalam perhelatan Pilkada 2024.
- Tanam 1.000 Bibit Pohon di Kawasan Waduk Logung Kudus, Taj Yasin Ingatkan Perawatan
- Perjalanan Gemilang 62 Tahun TASPEN: Ini Sederet Inovasi dan Transformasi Layanan
- Lantik 3.344 PPPK & 352 CPNS, Rudy Susmanto Pengin ASN Jadi Agen Perubahan
- 297 PPPK Tapin Dilantik, Bupati Yamani Beri Pesan Begini
- Banyak Aduan Penempatan PPPK Guru di Jateng, Ini Solusinya
- Isu Pemekaran Provinsi Menguat, Pemprov Jateng Sebut Tak Ada Urgensinya