Penjabat Gubernur PPB Mohammad Musa'ad Dinilai Tidak Mengayomi Orang Asli Papua Jadi ASN

jpnn.com, JAKARTA - Warga Aimas, Abraham Howay secara tegas menyebut Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Abud Musa'ad sengaja menggantung nasib Orang Asli Papua (OAP) di pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya.

Howay mengatakan hingga kini para pejabat yang telah lulus seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PJPT) tersebut tidak dilantik tanpa alasan yang jelas.

“Sangat disayangkan belum dilakukan pelantikan para pejabat yang telah lulus seleksi, khususnya pejabat eselon II yang nama-namanya telah diumumkan pada bulan April kemarin. Sampai hari ini, nasib mereka masih mengambang dengan ketidakjelasan. Belum tahu nasib puluhan ASN terutama pejabat OAP tersebut akan seperti apa ke depan,” ucap Howay dalam keterangan tertulis, Jumat (24/5).

Menurut Howay, sesuai ketentuan nomor: 01/ PANSEL - JPTP/IX/2023, jadwal hasil seleksi terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PJPT) di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2023 dilaksanakan melalui tahapan seleksi dengan berbagai persyaratan dan mekanisme yang cukup ketat dan panjang.

Sejak 24 oktober hingga pengumuman lulus seleksi semestinya selesai pada 8 Desember 2023.

Namun, kenyataan yang terjadi dengan berbagai macam alasan, maka penetapan tersebut baru dilakukan tiga (3) besar peserta hasil seleksi peserta pada tanggal 17 April 2024, lalu diumumkan pada tangal 24 april 2024.

Padahal kurun waktu tersebut sudah cukup lama, yakni selama 4 bulan (Desember 2023-April 2024).

“Dengan melihat tahapan-tahapan pelaksanaan di atas yang tidak sesuai jadwal, maka masyarakat Papua Barat Daya sangat menyayangkan sekaligus mempertanyakan langkah dan tindakan yang tidak arif serta bijaksana yang dilakukan oleh Penjabat Gubernur Musa’ad. Pj Gubernur dengan sengaja menunda-nunda pengumuman 3 besar nama peserta JPTP. Padahal dari hasil seleksi banyak ASN Orang Asli Papua memenuhi syarat dengan menduduki peringkat nomor 1,” ucap Howay.