Penjagaan Eks Kantor Gubernur Mulai Tegang
jpnn.com - TERNATE - Penjagaan eks kantor gubernur (Maluku Utara), mulai tegang menyusul peralihan aset tersebut dari Pemkab Halmahera Barat ke Pemkot Ternate, baru-baru ini.
Pengamatan Malut Post (JPNN Group) ini di Eks Kantor Gubernur, Senin (19/9), pengamanan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) baik Pemkot maupun pemprov, mulai diperketat di beberapa sudut di dalam Eks Kantor Gubernur yang saat ini telah berganti nama kantor wali kota.
Satpol PP dari Pemkot Ternate terlihat fokus pada pengamanan pintu masuk dan beberapa bagian di dalam kantor tersebut. Sementara Satpol PP dari Pemprov Malut terlihat berkerumun di lantai dua tepat di depan ruang utama kantor tersebut dan ruangan utama.
Salah satu petugas Satpol PP Pemkot Ternate yang enggan namanya disebutkan saat ditemui koran ini di Eks Kantor Gubernur menuturkan, ada upaya dari Satpol PP Pemprov Malut untuk mempertahankan Eks Kantor Gubernur.
”Saya dengar mereka (Satpol PP Provinsi, red) dipersiapkan untuk mengamankan dan menghadapi serta mempertahankan Eks Kantor Gubernur jika ada yang berusaha masuk dan mengambil alih kantor tersebut,” katanya.
Hal tersebut dibenarkan salah satu anggota Satpol PP Provinsi. “Ini kan belum ada keputusan dari pusat dan kami diperintahkan untuk amankan aset milik Pemprov ini. Jadi, jangan sembarangan masuk ke sini,” kata salah satu Satpol PP Pemprov Malut yang meminta namanya tak dikorankan, kemarin.
Terpisah, Kasatpol PP Pemkot Ternate Fhandy S Mahmud yang dikonfirmasi membenarkan adanya penjagaan di Eks Kantor Gubernur.
“Iya, tapi petugas kita setiap hari melaksanakan apel pagi dan pemeriksaan pasukan di halaman Eks Kantor Gubernur,” ujarnya.
TERNATE - Penjagaan eks kantor gubernur (Maluku Utara), mulai tegang menyusul peralihan aset tersebut dari Pemkab Halmahera Barat ke Pemkot Ternate,
- Pj Gubernur Sumut Apresiasi Antusiasme Masyarakat di Ajang Aquabike 2024
- Bocah Tenggelam di Aliran Bendungan Sukajaya Palembang, Tim SAR Langsung Bergerak
- Calon Bupati Biak Numfor Diduga Melakukan Pencabulan
- Geram Melihat Sampah di TPS Mandala Krida, Menteri LH Panggil Pemkot Yogyakarta
- Pemkot Tangsel Pastikan Pembangunan SDN Ciputat 01 Sesuai Target
- Konon Kerugian Negara di Kasus SPPD Fiktif DPRD Riau Capai Rp 100 Miliar Lebih, Ini Kata BPKP