Penjagaan Eks Kantor Gubernur Mulai Tegang

Ketika ditanya terkait ada peningkatan penjagaan dari Satpol PP Provinsi Malut, Fhandy enggan berkomentar. “Kami hanya menjalankan kebijakan atasan. Jika pada waktunya diperintah pengamanan penuh untuk pemindahan kantor walikota, kami tetap siap, kapan saja,” tutup Fhandy.

Sementara deadline yang diberikan Pemerintah Kota Ternate ke sejumlah instansi tingkat provinsi untuk mengosongkan kantor tersebut berakhir hari ini.

“Besok (hari ini, red) waktu deadline-nya. Tapi, nanti lihat, kalau mereka tidak mau pindah, kami akan kembali menyurati mereka hingga mereka pindah," kata Sekkot Ternate Tauhid Soleman, kemarin.

Tauhid sendiri belum mau mengambil langkah tegas jika pegawai Pemprov yang berkantor di Eks Kantor Gubernur belum mau pindah karena pertimbangan persaudaraan. "Mereka juga saudara kita, jadi kita harus mengambil langkah yang baik," katanya.

Sementara itu, Wali kota Ternate, Burhan Abdurahman saat diwawancarai tak mau bicara panjang lebar. Pihaknya mengaku masalah asset tersebut sudah selesai.

"Masalah itu sudah selesai. Jadi, tidak usah dibesar-besarkan lagi. Jika kalian sudah lihat saya sudah pindah di Eks Kantor Gubernur, maka seluruh pegawai sudah kosong," singkat Burhan.

Sebelumnya, Sekertaris Kota Ternate Tauhid Soleman menegaskan akan mengusir pegawai Pemprov jika masih menempati kantor tersebuh saat tiba deadline berdasarkan surat yang diedarkan beberapa hari lalu.(JPG/LID/tr-05/jfr/fri/jpnn)