Penjahat Akan Selalu Cari Backing yang Kuat

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat militer Rizal Darma Putra memberikan tanggapannya tentang dugaan adanya backing TNI dalam peristiwa bentrokan antara anggota TNI dan Polri di Batam.

Menurut dia, terlalu dini menuduh TNI menjadi backing dalam peristiwa itu sementara tim investigasi masih melakukan tugasnya.
    
Meski begitu, jika benar anggota TNI menjadi backing solar illegal, maka hal itu sebaiknya menjadi momentum bagi TNI untuk memperbaiki sistem peradilan militernya. Tujuannya, mencegah anggota agar tidak melakukan pelanggaran dan penyimpangan serupa.
    
Dia menjelaskan, penyimpangan yang dilakukan aparat, baik TNI maupun Polri merupakan buah dari ketidaktegasan aturan.

Dari sisi TNI misalnya, tidak ada aturan tegas yang secara eksplisit mampu mencegah anggotanya melakukan tindakan menyimpang. Padahal, regulasi yang tegas bisa membuat anggota berpikir dua kali untuk melanggarnya.
    
Menurut dia, sampai kapanpun pelaku kejahatan akan berupaya mencari backing yang kuat. Entah dari Polri atau dari TNI.

"Tidak akan berhenti. Ini nanti selesai pasti akan terulang lagi kok," ujarnya. sebab, pelaku kriminal terus mencari celah yang bisa memuluskan aksinya.
    
Yang terpenting saat ini adalah upaya penegakan hukum, aturan, maupun lembaga yudisialnya. TNI sebaiknya mulai memperbaiki sistem yudisialnya. Selain menjadi lebih transparan disertai kontrol yang jelas, TNI harus mulai memisahkan pelanggaran sipil dan pelanggaran militer.
    
"Militer yang terlibat pelanggaran hukum di wilayah sipil sebaiknya juga bisa dibawa ke pengadilan negeri, bukan pengadilan militer," tutur pria yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) itu. dari situ akan mampu  dilihat secara objektif apakah tentara tersebut melakukan pelanggaran atau tidak.
    
Kalau hanya dibawa ke pengadilan militer, tentu msayarakat yang sudah terlanjur menerima informasi kalau tentara lakukan backing, pemerkosaan, atau pidana lainnya akan kecewa. Apapun hasil dari peradilan militer tidak akan memuaskan masyarakat. Apalagi, sejak awal penyidikan dilakukan oleh internal TNI sendiri.
    
Khusus untuk kepolisian, Rizal menyarankan agar polisi benar-benar mencermati apakah terjadi pelanggaran prosedur saat melakukan penegakan hukum. Jangan sampai terkesan overacting. Apalagi, jika terbukti pihak yang menjadi objek penegakan hukum ternyata tidak melawan atau tidak bersenjata. (byu)