Penjara Imigrasi Pulau Manus Larang Makanan Merek Freedom
Pusat detensi imigrasi di Pulau Manus, Papua Nugini, melarang pasokan makanan dengan merek "freedom" karena dinilai tidak sesuai dengan kondisi yang sedang dialami 1.035 orang pencari suaka ke Australia tersebut.
Penjara yang merupakan pusat detensi imigrasi ini dikelola oleh pihak ketiga, Transfield Services, yang mendapatkan kontrak pengelolaan dari Pemerintah Australia.
Menurut informasi yang diperoleh ABC, pengiriman makanan jadi senilai 30 ribu dolar (sekitar Rp 300 juta) itu telah tiba di pulau milik Papua Nugini tersebut dua pekan lalu.
Kontraktor pemasok makanan itu mengaku secara khusus mendapat permintaan untuk mendatangkan makanan jadi merek Freedom, yang diproduksi perusahaan makanan Freedom Food di Sydney.
Namun, pihak pengelola penjara, Transfield Services, menolak menerima makanan tersebut.
Konon penolakan ini terjadi setelah pihak Departemen Imigrasi Australia turun tangan.
Pernyataan Departemen Imigrasi membantah turut campur dalam urusan ini, dan menunjukkan hal itu sebagai urusan pihak pengelola dan pemerintah Papua Nugini.
Namun sumber ABC menyatakan larangan ini diambil dengan pertimbangan, kata "freedom" yang artinya kebebasan sangat tidak sensitif dengan kondisi yang sedang dijalani para tahanan imigrasi tersebut.
Pusat detensi imigrasi di Pulau Manus, Papua Nugini, melarang pasokan makanan dengan merek "freedom" karena dinilai tidak sesuai dengan
- Upaya Bantu Petani Indonesia Atasi Perubahan Iklim Mendapat Penghargaan
- Dunia Hari Ini: Tanggapan Israel Soal Surat Perintah Penangkapan PM Netanyahu
- Dunia Hari Ini: Warga Thailand yang Dituduh Bunuh 14 Orang Dijatuhi Dihukum Mati
- Biaya Hidup di Australia Makin Mahal, Sejumlah Sekolah Berikan Sarapan Gratis
- Rencana Australia Membatasi Jumlah Pelajar Internasional Belum Tentu Terwujud di Tahun Depan
- Dunia Hari Ini: Konvoi Truk Bantuan Untuk Gaza Dijarah Kelompok Bersenjata