Penjelasan Azis DPR Tentang Jadwal Pembahasan RUU Omnibus Law

"Apakah UU lain tidak perlu omnibus law? Ya, sudah parsial saja, tidak ada masalah, dan itu sebenarnya keinginan pemerintah yang disepakati di Baleg yang disusun dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas)," kata Aziz Syamsuddin.

Aziz mengaku sudah menyampaikan kepada Pimpinan Baleg untuk dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi namun dirinya tidak tahu apakah metodenya tetap menggunakan omnibus law atau berubah.

Bisa saja merevisi satu per satu UU karena skema tersebut sudah lama digunakan. Namun, dia membantah kalau DPR menyarankan kepada pemerintah agar tidak menggunakan skema omnibus law.

"DPR 'kan sifatnya melakukan pembahasan bersama-sama, justru yang harus dilakukan pembahasan adalah apa ini masuk dalam tataran omnibus law atau tidak. Saya sudah sampaikan kepada Pak Supratman sebagai Ketua Baleg sebelum penetapan Prolegnas, tolong dikaji," ujarnya.(Antara/jpnn)