Penjelasan Gamblang Bu Ani soal Utang Pemerintah

Penjelasan Gamblang Bu Ani soal Utang Pemerintah
Menkeu Sri Mulyani memberikan penjelasan soal utang pemerintah Indonesia. Ilustrasi Foto: Ismail Pohan/Indopos/JPNN.com

Namun pada tahun lalu defisit keseimbangan primer hanya Rp 1,8 triliun, atau turun 98,6 persen dibandingkan tahun 2017 yang mencapai Rp 124,4 triliun. Artinya pendapatan negara menjadi sumber yang utama untuk membayar utang. “Jadi tidak gali lubang tutup lubang terus. Memang masih ada kita refinancing tapi terus mengecil,” kata David.

Tahun ini defisit keseimbangan primer diharapkan positif tahun ini jika pendapatan negera lebih baik. Selain itu defisit anggaran ditargetkan hanya 1,8 persen. Artinya ruang defisit fiscal semakin mengecil tahun ini. Untuk itu David menyarankan pemerintah lebih concern pada peningkatan penerimaan negara, terutama dari sektor perpajakan.

Sebab ketidakpastian ekonomi global tahun ini masih besar. Hal itu dapat memengaruhi pendapatan negara bukan pajak (PNBP), terutama PNBP migas. “Kalau utang masih aman menurut saya. Yang perlu diperhatikan itu lebih ke CAD (defisit transaksi berjalan) sebenarnya,” lanjut David.

Dia juga menyarankan agar jika pemerintah mempunyai mandate pembangunann infrastruktur atau lainnya, pemerintah lebih aktif melakukan penawaran umum perdana saham (IPO) ketimbang mengimbau BUMN untuk berutang. IPO dapat memberikan likuiditas dengan cepat tanpa membebani korporasi. “Nah IPO anak perusahaan BUMN ini yang kurang aktif menurut saya sekarang.”

Di sisi lain, Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menambahkan, ada beberapa hal yang perlu diluruskan pada masyarakat. Sebab akhir-akhir ini timbul kekhawatiran dari BUMN yang mulai menjual ruas jalan tol.

Penjualan itu dilakukan untuk membayar utang korporasi yang membangun infrastruktur jalan tol. “Bukan asetnya yang dijual ya. Tapi pengelolaannya, ada hak konsensi sampai beberapa tahun. Aset tolnya ya tetap milik kita,” ucapnya.

Penjualan ruas tol juga tak lantas menurunkan tingkat solvabilitas BUMN. Justru hal tersebut dapat meningkatkan likuiditas perusahaan yang mengetat. Selain itu ada penilaian bahwa mandate pembangunan infrastruktur yang dibebankan kepada BUMN akan membuat keuangan BUMN tersebut ‘berdarah-darah’. Menurut Piter, utang tak lantas mencerminkan suatu BUMN mempunyai kondisi keuangan yang buruk.

“Kalau perusahaan mau menerbitkan surat utang atau mengajukan pinjaman, lalu ada investor yang mau beli. Artinya penilaian atau pemeringkatan perusahaan dan surat utang itu kan bagus. Bisa disimpulkan dari situ,” lanjut Piter.

Total utang pemerintah Indonesia sudah menembus Rp 4.418,3 triliun atau setara dengan 29,2 persen Produk Domestik Bruto alias PDB.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News