Penjelasan Hasto Soal Golput dan Sikap PDIP
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin atau TKN Jokowi - Ma'ruf, Hasto Kristiyanto mengingatkan bersikap golongan putih (golput) dalam Pemilu 2019 bukanlah hak.
"Bagi PDIP, kami kurang sependapat jika golput sebagai hak," kata Hasto dalam rangkaian Safari Politik VI PDIP di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (25/1).
Dia mengatakan sebaiknya hak politik untuk memilih dan dipilih sebaiknya benar-benar digunakan oleh setiap warga negara. Karena setiap warga negara memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk memilih pemimpinnya.
Menurut Hasto, perlu mendorong dan menguatkan pendidikan politik kepada masyarakat. Menurut dia, pemilu itu merupakan saatnya mencari pemimpi yang lebih teruji, memiliki semangat merangkul semua golongan, dan yang lebih melayani masyarakat.
Hal yang perlu dihindari, menurut Hasto, upaya membuat masyarakat tambah bersikap golput di pemilu.
PDIP, kata Hasto, selalu mendorong perbaikan daftar pemilih, dan netralitas KPU. Selain itu, peran Bawaslu juga diperkuat. Tujuannya, pemilu bisa berjalan lebih ideal dan tingkat partisipasi pemilih semakin meningkat.
Hasto juga berharap kampanye dan debat capres-cawapres, dapat membuat angka golput semakin berkurang sehingga kualitas demokrasi Indonesia kian meningkat. "Jadi mari kita gunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya," jelasnya.
Dia menambahkan konstitusi menjamin hak untuk memilih dan dipilih. Hal itu melekat sebagai satu kesatuan. "Sehingga saat mereka menyatakan diri golput, dia tak punya hak untuk dipilih juga," tuntas politikus asal Yogyakarta, itu.(boy/jpnn)
Sekretaris TKN Jokowi - Ma'ruf, Hasto Kristiyanto mengingatkan bahwa bersikap golongan putih atau golput dalam Pemilu 2019 bukanlah hak. Karena itu, PDIP tidak sependapat jika menganggap golput sebagai hak.
Redaktur & Reporter : Boy
- Menjelang Pilkada Serentak, Mendikdasmen Abdul Mu'ti Minta Guru Tidak Golput
- Debat Pamungkas, Andika Singgung 3,37 Juta Rakyat Miskin di Jateng
- Hasto PDIP Sebut Kedekatan Anies dengan Pram-Doel Akibat Demokrasi yang Dikebiri
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Megawati Dengar Ada Institusi Negara Tak Netral Pas Pilkada, Sampai Pakai Intimidasi
- 7 Hari Jelang Pencoblosan Pilkada, Hasto: Banyak Kandidat dari PDIP Berasal dari Rakyat