Penjelasan Herzaky Soal Kemungkinan Gelombang Kedua Pemecatan Kader Demokrat
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut Dewan Kehormatan partai masih melakukan proses terhadap kader yang terlibat aktif dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD).
Hal itu diungkapkan Herzaky untuk menanggapi kemungkinan pemecatan kader gelombang kedua di Demokrat setelah muncul GPK PD secara sembunyi-sembunyi.
"Di pusat, ada beberapa keputusan yang juga akan kami keluarkan untuk kader tertentu yang sudah sangat jelas perbuatan tingkah laku buruknya. Sudah diproses di dewan kehormatan," kata Herzaky dalam diskusi virtual berjudul Kemelut Partai Demokrat Berlanjut, Sabtu (27/2).
Dia menerangkan, pimpinan Demokrat taat terhadap asas. Partai Demokrat tidak melakukan pemecatan tanpa proses. Walakin kader Demokrat menuntut pelaku GPK PD diusir dari partai.
"Bagaimanapun kalau ada rampok, pengkhianat, sebenarnya kami bisa langsung usir. Aspirasi kader kami di Indonesia meminta mereka diusir, tetapi kami taaat prosedur, taat asas, kami gunakan mekanisme seperti di partai," ungkap dia.
Di sisi lain, kata dia, pengurus pusat Demokrat membuka ruang rekonsiliasi bagi kader daerah yang terlibat pasif dalam GPK PD.
Misalnya, kata dia, rekonsiliasi diberikan ke kader yang terlibat atas dasar ancaman, terhasut, dan tertipu oleh aktor utama GPK PD.
"Ada ruang rekonsiliasi bagi kader kami di daerah, karena mereka bergabung ada yang terhasut," beber dia.
Herzaky Mahendra menerangkan Dewan Kehormatan Demokrat masih melakukan proses terhadap kader yang terlibat aktif dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD).
- Hinca Demokrat: Kami Mendengar, Kasus Tom Lembong Sarat Balas Dendam Politik
- Peringati HKN 2024, Ibas Ajak Masyarakat Dukung dan Kawal Reformasi Kesehatan
- Eks Klien Curhat soal Survei Poltracking: Saya Rugi Besar, Data Ngaco Semua
- Kementrans Bakal Revitalisasi Kawasan Transmigrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi 8%
- Status Tersangka Denny Indrayana di Kasus Payment Gateway Harus segera Dieksekusi
- Demokrat Minta Auditor BPK Diusut Terkait Jual Beli Opini WTP