Penjelasan Kemendagri Soal Kewenangan Khusus yang Dimiliki Badan Otorita IKN

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan menjabarkan kewenangan khusus yang akan dimiliki Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN).
Dia mengatakan Badan Otorita IKN memiliki kewenangan yang luas untuk mendukung percepatan pembangunan.
Untuk itu, Badan Otorita IKN akan memiliki kewenangan yang tidak dimiliki provinsi lainnya di Indonesia.
"Semua kewenangan kabupaten atau kota dalam IKN menjadi kewenangan otorita," kata Benni, Rabu (23/2).
Badan Otorita IKN juga berwenang untuk memberikan status penduduk dan menyelesaikan konflik penyelenggaraan IKN.
Benni menyebutkan ada tiga kategori dalam kewenangan Badan Otorita IKN.
Adapun kategori tersebut terdiri dari kegiatan persiapan pembangunan, kegiatan pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus.
"Kemendagri mendorong kepala daerah untuk memberi kemudahan dalam meningkatkan investasi di masing-masing daerah agar iklim investasi terbuka," tutur Benni.
Kapuspen Kemendagri Benni Irwan menjelaskan kewenangan khusus yang akan diberikan kepada Badan Otorita IKN.
- JP Morgan, FTSE Russell, hingga McKinsey Sambut Baik Danantara
- AII: 16 Invensi Hasil Riset GRS 2021-2023 Siap Dihilirisasi
- GPA Apresiasi Penyelenggaraan Retret Kepala Daerah yang Digelar Presiden dan Mendagri
- Kepala BSKDN Apresiasi Inovasi Kabupaten Klaten di IGA 2024
- Dukung SDM Unggul, Hutama Karya Siapkan Program Pengembangan Talenta
- Investasi di Danantara Bisa jadi Modal Program Pembangunan