Penjelasan Kementerian PUPR Terkait Penanganan Tanggap Darurat di Luwu Utara

jpnn.com, MAKASSAR - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan dua tahap perencanaan penanganan tanggap darurat Luwu Utara setelah terjadi banjir bandang di enam kecamatan pada Senin (13/7) lalu.

Hal itu dikemukakan Kasubdit Perencanaan Teknis, Direktorat Sungai dan Pantai, Ditjen SDA, PUPR Dr Leo Liasta, Senin, menanggapi perencanaan penanganan tanggap darurat di Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

Kedua tahapan itu, kata Leo, membuka akses jalan yang terputus yang dilakukan Balai Besar Waduk dan Sungai (BBWS) Pompengan-Jeneberang dan BPJN VIII Makassar. Selanjutnya melakukan pengeringan lokasi menggunakan pipa/pembuatan drainase baru, karena ada beberapa lokasi terdapat genangan air yang tertahan, sehingga tidak dapat surut secara alami.

Tahapan pertama itu, lanjut dia, sudah dilakukan di lapangan. Sementara tahapan kedua, pengukuran trase/topografi sungai untuk mendapatkan alur asli sungai agar dapat merancang perkuatan tebing/tanggul dengan menggunakan geotextile container/geotube.

"Targetnya selesai dalam dua minggu ke depan," kata Leo.

Untuk mendukung semua pengerjaan itu, lanjut dia, BBWA Pompengan-Jeneberang telah mengirimkan alat berat berupa excavator 10 unit, bulldozer empat unit, dump truck 29 unit.

Sementara itu, dari segi pengadaan kebutuhan air konsumsi dan MCK, Komandan Kompi (Danki) 3 Batalyon B Pelopor, AKP Laode Rusli pada keterangan terpisah mengatakan, sebelum melakukan pengeboran dengan bekerja sama dengan PT Fursan Media Corporate, terlebih dahulu dilakukan survei kualitas air di beberapa daerah yang menjadi tempat pengungsian korban bencana banjir bandang di Luwu Utara.

"Semoga ini membuahkan hasil secepatnya dan dapat dinikmati warga dan para petugas serta relawan di lokasi pengungsian," katanya.(Ant/jpnn)