Penjelasan Pertamina soal Sengketa Lahan Berujung Bentrok di Pancoran

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina akhirnya buka suara terkait sengketa tanah yang melibatkan perusahaan pelat merah itu dengan warga di Jalan Pancoran Buntu II, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (17/3) malam.
Senior Vice President Corporate Communication & Investor Relation Pertamina, Agus Suprijanto membantah pihaknya telah melakukan penggusuran rumah warga.
"Pertamina tidak melakukan penggusuran, tetapi melakukan pemulihan atas aset Pertamina di wilayah Pancoran, Pasar Minggu, Jakarta Selatan," kata Agus dalam keterangannya, Kamis (18/3).
Agus menegaskan bahwa lahan di Jalan Pancoran Buntu II merupakan aset sah milik Pertamina berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA).
"Aset tersebut secara sah dimiliki Pertamina berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) dan rencananya akan digunakan Pertamina sebagai perusahaan BUMN untuk kepentingan negara," ujar Agus.
Pertamina melalui anak perusahaannya, PT Pertamina Training & Consultant (PTC) juga telah melakukan sosialisasi prapelaksanaan pemulihan aset tersebut.
"(Pertamina) membuka posko komunikasi bagi para tokoh dan warga setempat agar mengetahui informasi tentang status lahan dari aspek legal," ujar Agus.
Diketahui, bentrokan tersebut yang terjadi pada Rabu (17/3) malam itu disebabkan permasalahan sengketa tanah yang melibatkan PT Pertamina.
Senior Vice President Corporate Communication & Investor Relation Pertamina, Agus Suprijanto membantah pihaknya telah melakukan penggusuran rumah warga di Jalan Pancoran Buntu II, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (17/3) malam,, simak selengkapnya.
- Pertamina Pastikan Layanan Distribusi Energi Selama Ramadan hingga Idulfitri Lancar
- Jelang Mudik Lebaran, Pertamina Turunkan Harga Avtur di 37 Bandara
- Koalisi Sipil Yakin Kepemimpinan Baru di Pertamina Bisa Perbaiki Tata Kelola Perusahaan
- Dirut Pertamina Minta Maaf ke Masyarakat: Kami akan Bekerja Lebih Baik Lagi
- Peduli Kemajuan Bangsa, PIS Berperan Aktif dalam Program Relawan Bakti BUMN di Desa Bayan
- Dipo Nusantara DPR Dorong Pertamina Reformasi Tata Kelola untuk Kembalikan Kepercayaan Publik