Penjelasan Presiden Jokowi soal Grasi untuk Annas Maamun Napi Korupsi
jpnn.com, BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeber alasannya memberikan grasi berupa pemotongan masa hukuman kepada mantan Gubernur Riau Annas Maamun yang berstatus terpidana korupsi. Presiden Ketujuh RI itu menegaskan bahwa dirinya tak mengobral grasi untuk koruptor.
Menurut Jokowi, UUD 1945 menyatakan bahwa presiden memberikan grasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA). Namun, Jokowi mengaku tak sembarangan memberikan grasi.
“Tidak semua yang diajukan pada saya kami kabulkan. Coba dicek berapa yang mengajukan, berapa ratus yang mengajukan dalam satu tahun. Yang dikabulkan berapa dicek betul," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (27/11).
Lebih lanjut Jokowi menjelaskan alasannya memberikan grasi untuk Annas Maamun. Menurutnya, MA maupun Menko Polhukam sudah memberikan pertimbangan soal grasi tersebut.
"Kenapa itu (grasi untuk Annas Maamun, red) diberikan, karena memang dari pertimbangan MA seperti itu. Pertimbangan yang kedua dari Menko Polhukam juga seperti itu," ucap Jokowi.
Pertimbangan lain yang mendasari grasi itu adalah alasan kemanusiaan. “Umurnya juga sudah uzur dan sakit-sakitan terus, sehingga dari kacamata kemanusiaan itu (grasi) diberikan," tutur Jokowi.
Apakah Jokowi tidak khawatir komitmen pemerintahannya terhadap pemberantasan korupsi bakal diragukan gara-gara grasi untuk Annas Maamun? Jokowi menjawab diplomatis.
"Nah, kalau setiap hari saya keluarkan grasi untuk koruptor setiap hari atau setiap bulan itu baru. Itu baru silakan dikomentari," tandasnya.(fat/jpnn)
Presiden Jokowi mengungkapkan alasannya memberikan grasi berupa pemotongan masa hukuman bagi Annas Maamun.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Mau Berubah?
- Sahroni Desak Kejagung Sikat Semua yang Terlibat Kasus Ronald Tannur hingga Tingkat MA
- Siapa Oknum R Diduga Perantara Suap Vonis Bebas Ronald Tannur? MA Mau Usut
- Fakta Baru, Zarof Ricar Bertemu Hakim Agung Soesilo Bahas Ronald Tannur, Ini yang Terjadi
- Zarof Ricar Belum Menyerahkan Uang ke Majelis Kasasi Ronald Tannur, Tetapi 1 Hakim Pernah Ditemui
- KPK Panggil Hakim Yustisial MA terkait Kasus Mafia Hukum