Penjelasan Sri Mulyani Soal Kartu Prakerja

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Kartu Prakerja dulunya didesain untuk meningkatkan kualitas skill atau kemampuan, tetapi dengan adanya Covid-19 menjadi sedikit bantuan sosial. Hal ini diungkap Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR secara virtual, Kamis (30).

“Jadi, Kartu Prakerja ini desainnya memang dulu meningkatkan skill. Dengan adanya Covid-19, bisa menjadi sedikit bantuan sosial yang sifatnya BLT (bantuan langsung tunai), tetapi tetap memberikan insentif bagi mereka untuk melihat pelatihan,” kata Sri.

Mulyani mengatakan ide Kartu Prakerja adalah meng-complement apa yang selama ini dilakukan secara offline. “Dalam Kartu Prakerja ini desain sebenarnya adalah untuk offline dan online. Karena PSBB (pembatasan sosial berskala besar) yang diluncurkan hari ini adalah online,” ujar Mulyani.

Menurut dia, target utama Kartu Prakerja ini adalah mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dan kelompok informal yang selama ini mengalami penurunan pendapatan akibat dampak PSBB.

Sejak diluncurkan 11 April 2020, jumlah pendaftar mencapai 8,2 juta. Peserta yang diterima pada batch 1 adalah 168.111 orang dan batch 2 sebanyak 288.154 pendaftar.

Besaran dalam Kartu Prakerja yakni biaya pelatihan Rp 1 juta, insentif Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan, insentif survei Rp 500 ribu dikali tiga, dan dukungan operasional PMO. “Bisa daftar online dengan insentif sama Rp 600 ribu per bulan. Biaya pelatihan maksimum Rp 1 juta. Kalau mereka beli pelatihan di bawah Rp 1 juta, uangnya tidak bisa dipakai dan nanti masuk ke uang negara lagi,” kata Mulyani.

Dia memastikan dalam hal penyelenggaraan tentu pemerintah akan terus melakukan perbaikan, baik itu dari sisi konten maupun siapa saja platform yang bisa memberikan pelatihan tersebut.

“Kami tidak berharap semuanya online. Karena anggarannya Rp 20 triliun, kalau seandainya Covid-19 menurun bulan-bulan depan, maka pelatihan bersifat offline bisa dilakukan dan kemudian bisa dimobilisir,” ungkap Mulyani dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto itu. (boy/jpnn)