Penjelasan UU 20/2023 Singgung Tuntutan Honorer, Hanya 2 Kali Disebut
Kamis, 02 November 2023 – 09:51 WIB

Para honorer menunggu pengesahan RUU ASN pada 3 Oktober 2023. UU 20 Tahun 2023 tentang ASN sudah diundangkan. Ilustrasi Foto: Mesya/JPNN.com
jpnn.com - JAKARTA - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023) sebagai pengganti UU Nomor 5 Tahun 2014 tidak banyak mengatur mengenai nasib honorer.
Hal ini karena UU 20/2023 yang resmi berlaku setelah diundangkan pada 31 Oktober 2023 tersebut tidak hanya mengatur soal penyelesaian masalah jutaan honorer.
Di bagian penjelasan UU Nomor 20 Tahun 2023 disebutkan ada 5 pokok-pokok pengaturan dalam UU ASN 2023 ini, yakni:
1. Penguatan pengawasan Sistem Merit;
2. Penetapan kebutuhan PNS dan PPPK;
3. Kesejahteraan PNS dan PPPK;
4. Penataan tenaga honorer; dan
5. Digitalisasi Manajemen ASN termasuk di dalamnya transformasi komponen Manajemen ASN.
Pada bagian penjelasan UU Nomor 20 Tahun 2023 atau UU 20 2023, menyinggung soal tuntutan penyelesaian masalah honorer.
BERITA TERKAIT
- Hasil Seleksi Administrasi PPPK Tahap II Batam, 322 Pelamar tak Lulus
- Efisiensi Anggaran, Pemko Batam Pastikan Honorer Aman
- 1.500 Tenaga Non-ASN Natuna akan Diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu
- Hampir Separuh Pelamar PPPK Tahap 2 Kemenag Dinyatakan TMS, Waduh
- Anggaran Hasil Efisiensi juga Untuk PPPK 2024, Alhamdulillah
- Terobosan, Inilah Solusi Konkret bagi Honorer yang Dirumahkan