Penjelasan Versi Istana soal Penyetop #2019GantiPresiden

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo menepis anggapan yang menyebut pemerintah berada di balik penolakan dan pengadangan terhadap deklarasi #2019GantiPresiden di sejumlah daerah. Menurutnya, pihak yang menyetop deklarasi #2019GantiPresiden bukanlah Badan Intelijen Negara (BIN) ataupun Polri.

"Yang menghentikan kan bukan Polri, bukan BIN. Yang menghentikan kan karena ada kericuhan masyarakat," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (29/8).

Sebelumnya rencana deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya dan Pekanbaru disambut penolakan hingga berakhir ricuh. Neno Warisman yang hendak menghadiri deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru pada akhir pekan lalu dipaksa balik ke Jakarta.

Hal yang nyaris sama juga terjadi pada Ahmad Dhani saat hendak menghadiri deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya. Penentang #2019GantiPresiden mengepung hotel tempat Dhani menginap sehingga pentolan Dewa 19 itu tak bisa keluar.

Menurut Pramono, polisi tak akan membiarkan pendukung #2019GantiPresiden dan penentangnya bentrok. Oleh karena itu, tindakan yang paling tepat adalah mencegahnya.

"Kalau itu dibiarkan benturannya akan terjadi. Apalagi kita lagi menjadi tuan rumah Asian Games,” ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan itu menambahkan, semua pihak sebaiknya bisa sama-sama menahan diri. Menurutnya, sesuai jadwal yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) maka masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 baru dimulai pada 23 September mendatang.

“Menurut saya langkah yang paling baik kita sabar. Tanggal 20 (September, res) penetapan (capres-cawapres), tanggal 23 September mau kampanye tiap hari monggo," tuturnya.