Penjualan BUMN Berlawanan dengan Nasionalisme

jpnn.com - JAKARTA - Calon presiden (capres) PDIP, Joko Widodo membela kebijakan penjualan aset BUMN pada masa pemerintahan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri. Pria yang biasa dipanggil Jokowi itu beralasan penjualan aset terpaksa dilakukan karena APBN sedang defisit.

Namun, menurut guru eesar ilmu ekonomi Universitas Indonesia (UI), Taufik Bahauddin penjualan BUMN itu tidak tepat. Taufik lantas menceritakan diskusinya dengan seorang pemikir yang setuju dengan penjualan Indosat saat era Megawati.  

"Soal penjualan Indosat, saya bertemu seorang pemikir yang mengatakan kira-kira di zaman sekarang dalam era global, tidak perlu repot-repot soal siapa pemiliknya. Yang penting rakyat banyak bisa nikmati hasilnya," kata Taufik melalui pesan singkat, Minggu (30/3).

Namun, Taufik tidak sependapat dengan pemikiran tersebut. Menurutnya, pemikiran itu tidak sesuai dengan semangat nasionalis yang selama ini diusung oleh PDIP.

"Hampir saya jawab, kenapa Republik Indonesia ini tidak dikontrakkan saja? Yang penting rakyat perutnya kenyang. Jadi ada niat yang berseberangan dengan nasionalisme. Ini salah satu contoh," ungkapnya.

Sebelumnya di sela-sela kampanye PDIP di Cisarua, Jawa Barat, Sabtu (29/3), Jokowi menjelaskan bahwa keputusan Mega menjual aset BUMN karena ada kebocoran APBN yang harus segera ditutupi. Karenanya, keputusan yang sulit untuk menjual aset sejumlah BUMN terpaksa diambil Mega.

"Dilihat konteks saat itu, pemimpin kan memang sering dihadapkan pada pilihan yang sulit, dan itu harus dipiih. Dan pilihan itu ada resikonya, dan itulah yang dipilih," kata Jokowi. (dil/jpnn)