Penolak Lelang Dituding Sebagai Bagian dari Mafia Gula

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menunda lelang gula kristal rafinasi (GKR) akibat protes sejumlah kalangan.

Padahal, niat baik pemerintah itu merupakan upaya untuk memerangi mafia gula.

Sekretaris Jenderal DPN Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia ( APTRI) M. Nur Khabsin menduga ada benang merah antara pihak penentang dengan upaya sejumlah pengusaha makanan dan minuman yang menjadi pelaku perembesan GKR ke pasar konsumsi.

“Kebijakan tersebut dibuat untuk memerangi mafia gula, maka saya pastikan bahwa pihak yang menentang adalah bagian dari mafia gula rafinasi," kata Khabsin, Selasa (4/7).

Menurut Khabsin, pihak yang menentang tidak memahami prinsip lelang online.

Dia menjelaskan, selama ini Polri kesulitan melacak pelaku perembesan dan hanya menemukan karung GKR.

Padahal, kata dia, pelakunya belum tentu sang produsen GKR.

Nah, kata dia, dengan barcode system maka bisa dilacak produsen, pembeli bahkan distribusinya.

Namun, anehnya upaya ini malah ditentang. “Jadi, aneh jika ada pihak yang menentangnya," ujar Khabsin.

Dia menjelaskan, dari penyelidikan yang dilakukan DPN APTRI di sejumlah daerah, disinyalir ada oknum industri makanan dan minuman yang menjual gula rafinasi ke pasar konsumsi.

Mereka membeli GKR langsung dari pabrik setelah melakukan mark up kebutuhannya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan pihaknya secara intens telah berkomunikasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) membahas segala hal yang perlu disinergikan, termasuk nasib para petani lokal terkait rencana pemerintah melakukan lelang GKR.

“Intinya adalah bagaimana kami membela petani Indonesia. Bapak Presiden selalu meminta negara untuk hadir di tengah-tengah mereka,” tegas Amran di kantornya, Senin (3/7).

Amran menekankan, dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah pasti mempertimbangkan segala aspek yang akan memberikan dampak kepada masyarakat dalam hal ini para petani.