Penolakan KEK Batam Kian Meluas, Pengusaha Mau FTZ Plus Plus

jpnn.com, BATAM - Penolakan terhadap penerapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam, Kepulauan Riau, semakin meluas.

Pada awalnya ada 15 asosiasi pengusaha yang menyatakan penolakan, lalu bertambah menjadi 19 dan sekarang bertambah lagi menjadi 25 asosiasi pengusaha termasuk dari pengusaha kawasan industri.

Mereka semua bergabung menjadi Tim Revitalisasi dan Optimalisasi FTZ Batam.

"Dunia usaha Batam menolak rencana kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam karena akan membuat barang-barang kebutuhan pokok menjadi mahal dan menurunkan daya saing Batam," kata Ketua Kadin Batam sekaligus Wakil Sekretaris Tim Revitalisasi dan Optimalisasi FTZ Batam, Jadi Rajagukguk, Jumat (25/5).

Adapun 25 asosiasi yang menolak antara lain Kadin Kepri, Kadin Batam, Apindo Kepri, Incca Batam, HKI Kepri, Asprindo Kepri, Forppi, PPI Batam, Dekopinda Batam, INSA Batam, Hippi Kepri, HIPMI Batam, Alfi Batam, Atak Batam, REI Batam, BSOA, Asita Kepri, Hipmi Kepri, Aklindo Kepri, Gapeksindo Kepri, Apindo Batam, PHRI Batam, PPI Kepri, Artiknas dan Asperapi Kepri.

Jadi mengatakan pihaknya tetap meminta kepada pemerintah untuk tetap memegang komitmen dan kepastian hukum dalam berusaha sesuai amanah UU 36/2000 tentang kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Batam."Dalam pelaksanaannya selama 70 tahun dan memperkuat FTZ dengan memberikan tambahan fasilitas dan insentif FTZ plus plus," katanya.

Daripada memikirkan rencana transformasi FTZ menuju KEK, pemerintah daerah dan pusat lebih baik fokus meningkatkan sistem pelayanan publik dan perizinan dunia usaha dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan investasi dan ekonomi di Batam.

Lalu bagaimana tanggapan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang mengemban tugas memetakan transformasi FTZ menuju KEK.