Penolakan Kenaikan BBM Partai Koalisi Bersyarat

Ia mengatakan, DPR dalam hal ini memahami nilai subsidi Rp225 triliun untuk energi harus digunakan searif mungkin, bahkan pemerintah bisa menurunkan BBM, bisa tetap, kalau bisa jangan dinaikkan.

Karena dengan subsidi Rp225 triliun, defisit hanya 2,23 persen. Kalau tidak, kata dia, defisit bisa mencapai angka tiga persen dan melanggar Undang-undang. "Dan bisa menyebabkan utang baru," ujar Tjatur.

Dia menegaskan, kalau saja DPR diberi kebijakan menentukan harga, maka FPAN akan menentukan harga beras, sembako, tidak naik. Tapi, karena domain pemerintah PAN minta harga itu dikendalikan oleh pemerintah.

"Kita  mnt harga itu dikendalikan, dipakai subsidi Rp225 triliun itu seefisien mungkin. Kita tidak ingin ada utang baru, dan defisit yang tinggi," katanya.