Penolakan Kenaikan BBM Partai Koalisi Bersyarat
Jumat, 30 Maret 2012 – 17:52 WIB
PAN ingin generasi mendatang tidak mengandalkan impor BBM yang menguntungkan asing. Tapi, dari sumber energi bangsa sendiri. "Kita berpikir next generation. Saya minta pemerintah bisa mengendalikan itu. DPR bisa berikan subsidi cukup kepada pemerintah untuk untuk cegah kemiskinan dan pengangguran," kata Tjatur.
Terkait usulan pemerintah soal penambahan ayat 6a pada pasal 7 UU APBNP 2012, PAN berpandangan pemerintah bisa menyesuaikan harga BBM apabila harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) itu lebih dari 15 persen dari asumsi ICP dalam APBN sebesar 105 US$ perbarel.
"Supaya pemerintah tidak secepat-cepatnya menaikkan harga BBM. (Tapi)
Kalau (ICP) turun, (pemerintah harus) cepat turunkan harga BBM," kata dia.
menyakini pemerintah amat memahami, dan menyadari kondisi nyata masyarakat yang masih banyak mengalami kesulitan.
JAKARTA – Delapan fraksi di DPR selain Partai Demokrat menolak rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada rapat paripurna
BERITA TERKAIT
- IDSurvey Gelar Program Kolaborasi TJSL Sertifikasi Juru Las 2024
- Hashim: Penghargaan dari KLHK Sebagai Dorongan Untuk Terus Membuktikan Komitmen Iklim
- Jokowi Berhentikan Heru Budi Sebagai Pj Gubernur Jakarta, Akan Digantikan Teguh Setyabudi
- Tok! DPR Setuju Herindra Menggantikan BG Jadi Kepala BIN
- Sebegini Kekayaan Kepala BIN Usulan Prabowo Subianto
- Jokowi Teken Pengesahan UU Kementerian Negara, Ini Perubahannya