Penolakan Kenaikan BBM Partai Koalisi Bersyarat

“Akan tetapi, Fraksi Gerindra tidak bisa memahami ketika beban berat APBN itu, terhadap subsidi itu harus dibebankan kepada rakyat. Dalam pandangan kami, rencana terhadap upaya menaikkan BBM, dengan mengurangi subsidi, akan menambah beban masyarakat dan kemiskinan baru, kualitas kesehatan, pendidikan menurun. “Pada akhirnya menyebabkan kualitas manusia yang menurun,” ujarnya.

“Oleh karena itu di tengah situasi yang sulit sekarang ini, Fraksi Gerindra sejak awal berjuang agar harga BBM tetap dipertahankan seperti sekarang ini.

Dalam pembahasan APBN Gerindra menginginkan pemerintah mengambil opsi menambah subsidi menjadi Rp178  triliun, listruk Rp65 triliun dan cadangan fiskal Rp23 triliun,” katanya. Gerindra yakin pemerintah masih mempunyai kemampuan untuk menambah sebesar Rp55 triliun dari berbagai macam penghematan dan kegiatan yang implikasinya penghamburan uang negara. “Tentu saja diikuti pembatasan penggunaan BBM yang tidak perlu,” ujarnya.

Gerindra ingin tetap memertahankan pasal 7 ayat 6 di UU APBN. Dan tidak menerima usulan ayat 6a karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 3. Ia menegaskan, negara punya kemampuan untuk mengelola sumber daya demi kepentingan rakyat banyak sebagaimana yang diamanahkan pasal 33 UUD 1945.