Pensiunan BRI Siap Dimediasi

jpnn.com - JAKARTA - Forum Komunikasi Pensiunan Penuntut Pesangon (FKP3) kini menempuh jalur mediasi untuk memperjuangkan pesangon Bank Rakyat Indonesia (BRI). Mediasi ini dipilih setelah mendapatkan jaminan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

Kepala Bidang Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri (PPPHI) Kemenakertrans, Sahat Sinurat mengapresiasi sikap ini. Menurutnya,kedewasaan pihak-pihak yang bersengketa dapat mempercepat upaya penyelesaian konflik ketenagakerjaan.

“Itu satu hal yang baik, karena kita berharap penyelesaian yang lebih baik, dengan jalan yang baik, tidak perlu demo. Kita nanti mau lihat titik temunya di mana,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (8/9).

Dari awal pihaknya meyakini bahwa masalah pensiunan perbankan ini dapat diselesaikan melalui perundingan damai. “Sejak dulu saya selalu optimis bahwa masalah pensiunan BRI ini dapat dicari jalan tengahnya melalui dialog. Pemerintah siap menengahi," katanya.

Hasil dari mediasi ini diharapkan akan ditaati oleh seluruh pihak, sehingga masalah tidak semakin berlarut-larut. Untuk itu ia meminta kepada seluruh pihak agar jangan menggunakan penafsiran hukum sepihak dalam penyelesaian masalah ini.  

Kemenakertrans menjamin akan berada dalam posisi yang netral. Mengenai kapan pastinya mediasi akan dilangsungkan, ia masih menunggu pengajuan dari FKP3. “Kami siap menjadi tuan rumah yang baik dan tidak berat sebelah," ucap Sahat.

Sebelumnya, Koordinator FKP3, AG Kabul menyatakan bahwa pihaknya memang sudah mempertimbangkan penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi, seperti yang disarankan oleh pemerintah. “Asal dengan syarat serius untuk mencari solusi dan tidak sepihak.  Kita sih menyambut baik, oke-oke saja dan siap untuk mencari jalan keluar,” ujarnya, Minggu (8/9).

Kabar tentang rencana mediasi eks karyawan BRI ini disambut positif oleh kalangan internal kelompok itu sendiri. Humas FKP3 Jawa Barat, Nana Suryana mengakui demonstrasi bukanlah pilihan terbaik bila opsi mediasi secara adil masih terbuka lebar. Pihaknya  tidak keberatan untuk segera mengajuan surat kepada pihak Kemenakertrans agar dapat segera ditemukan jalan keluar yang bersifat win-win solution.