Pensiunan TNI Bela Pemerintah

JAKARTA - Persatuan Purnawirawan ABRI (Pepabri) menolak penilaian Komnas HAM yang mensinyalir negara telah gagal memberi hak konstitusional kepada rakyatnya pada pemilu legislatif, 9 April 2009 lalu. Sebab, yang terjadi adalah ketidakakuratan Daftar pemiluh Tetap (DPT)

 "Yang terjadi sesungguhnya adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) kurang akurat. Jadi bukan kecurangan," kata Ketua Umum Pepabri Jenderal (Purn) Agum Gumelar usai dialog soal penguatan NKRI di Gedung Lemhanas Jakarta, Jumat (8/5).

 

Pepabri menganggap kekurangan yang terjadi dalam pemilu lalu lebih bersifat kasuistis akibat ketidaksiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu. Akibat ketidaksiapan KPU, Pepabri juga menilai bahwa kekurangan yang terjadi tidak sistematis. "Kecil kemungkinan terjadi kecurangan secara sistematis. Pengawas pemilu sudah sedemikian banyak dan cakupan wilayah begitu luas," katanya.

 

Selain itu, lanjut Agum, kepala-kepala daerah, seperti gubernur, bupati dan wali kota bukan berasal dari satu partai tetapi dari partai yang berbeda-beda sehingga sulit untuk diajak kompromi melakukan kecurangan sistematis. "Tetapi kalau ada pelanggaran-pelanggaran harus diajukan, diproses secara hukum. Jangan sampai lantaran beberapa kasus kemudian menjadi kesimpulan semua terjadi pelanggaran, kemudian hasil pemilu mau digagalkan," kata Agum.