PENTING! Ancaman Militer dan Nonmiliter Ini Harus Diwaspadai

“Hal ini merupakan tanggung jawab Lembaga Pemerintah di luar TNI sebagai Komponen Utama untuk mengatasi ancaman tersebut,” katanya.

Berbicara tentang regulasi penegakan hukum di laut Indonesia, Taufik menyamapaikan saat ini terdapat lebih kurang 26 Undang-Undang. Selain Bakamla, terdapat sebelas instansi yang memiliki kewenangan di laut sehingga diperlukan keterpaduan antarinstansi.

Peran Bakamla untuk menjalankan Fungsi Coast Guard di Indonesia ditetapkan melalui Surat Seskab No: B.551/Seskab/9/2015 tanggal 30 September 2015 tentang Arahan Presiden untuk mengembangkan Bakamla agar dapat melaksanakan fungsi Coast Guard.

Bakamla sebagai Sebagai Indonesian Coast Guard secara universal memiliki tugas meliputi penjaga keselamatan laut (maritime safety), penjaga keamanan laut (maritime security), dan Komponen Cadangan pertahanan dalam aspek maritim (maritime defence).

Selain regulasi, Laksdya Taufiq juga menyinggung tentang Strategi Maritim Indonesia. Dia juga membahas faktor penentu dalam menghadapi tantangan Poros Maritim Dunia, faktor Maritime Domain Awareness (MDA), dan faktor Perdagangan Laut dan Keamanan Energi.

Terkait Konsep Kepemimpinan, menurut Laksdya Taufiq untuk mencapai kemampuan Coast Guard di Indonesia, tentunya tidak lepas dari pengaruh seorang pemimpin. Seorang komandan yang baik harus memiliki kualitas yang terdiri dari kecerdasan, dengan pengertian bahwa komandan yang berhasil selalu belajar mengenai profesinya.

Selain itu memiliki keberanian, dalam artian seorang komandan harus memiliki kemampuan fisik sehingga mampu memimpin di depan dengan keteladanan. Kualitas terakhir yaitu memiliki moral berupa kejujuran. Kualitas komandan juga dinilai dari keteguhan, yang merupakan buah dari kecerdasan dan keberanian.

“Kebanggaan seorang prajurit bukan pada pangkat, jabatan atau kedudukan, melainkan bila berfungsi sebagai prajurit di manapun ditugaskan,” ujar Laksdya Taufiq.(fri/jpnn)