Penting! RUU Ini Untuk Mengatur Perilaku Aparat

jpnn.com - jpnn.com - RUU Etika Penyelenggara Negara (EPN) dipandang penting untuk mengatur perilaku aparatur penyelenggara negara. Hal ini tertuang dalam Rapat kerja Komite I DPD RI dengan Kementerian PAN dan RB di Ruang Rapat Komite I DPD RI, Kompleks Parlamen, Senayan, Jakarta, Senin (6/3).
Rapat dengan agenda penyusunan materi RUU Etika Penyelenggara Negara dipimpin Ketua Komite I Akhmad Muqowam dan Wakil Ketua Komite I DPD Fachrul Razi dan dihadiri Menpan RB Asman Abnur serta anggota Komite I DPD RI.
Menurut Ahmad Muqowam, sejak penyelenggaraan pemerintahan terdahulu Undang-Undang ini belum ada. Padahal dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintah baik penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus ada rambu-rambu yang mengatur.
“MenPAN RB sepakat bahwa RUU ini penting dalam menjadi rambu-rambu dalam berperilaku bagi para aparatur penyelenggara Negara, dan urgensi RUU ini juga dalam rangka mendukung reformasi birokrasi,” ucap Muqowam.
Hal inipun diamini oleh MenPAN RB tentang perlunya rambu-rambu khusus agar para penyelenggara negara dapat berperilaku baik.
“Dalam mengatur penyelenggaraan negara banyak yang harus kita jaga, UU EPN ini akan penting menurut saya dalam mengatur perilaku pejabat penyelenggara Negara agar bersih dan akuntabel,” ujarnya.
Menurut Asman, RUU ini bertujuan untuk mendapatkan birokrasi bersih dan akuntabel. Saat ini, kata Asman, akuntabilitas penyelenggaraan negara masih buruk, masih banyak daerah yang mendapat nilai “c” dan “d” dari sisi pengelolaan keuangan daerah.
“RUU EPN akan menjadi penting dalam mengendalikan perliaku negatif aparatur penyelenggara negara," ujar Asman.
RUU Etika Penyelenggara Negara (EPN) dipandang penting untuk mengatur perilaku aparatur penyelenggara negara. Hal ini tertuang dalam Rapat kerja
- Setelah Pelantikan Kepala Daerah, Sultan Wacanakan Gubernur Dipilih Secara Tidak Langsung, Simak Penjelasannya
- Senator NTT Abraham Liyanto Luncurkan Buku Keempat
- Senator Abraham Liyanto: Segera Implementasikan Guru PPPK Dapat Mengajar di Sekolah Swasta
- Tanggapi Ajakan Berpindah Warga Negara, Sultan: Kabur Apalagi Menyerah Bukan DNA Pemuda Indonesia
- PPUU DPD RI Lakukan Kunjungan Kerja di Jatim, Nih Agendanya
- Dorong Pembentukan Kejati Papua Barat Daya, Senator PFM: Agar Penanganan Hukum Efektif & Efisien