Pentolan Buruh Berharap Tak Ada Demonstrasi di Tahun Politik
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Barat Sabilar Rosyad menilai aksi massa jelang Pilpres 2019 rawan ditunggangi pihak-pihak di luar kelompok buruh.
Karena itu, Sabilar mendukung Polri untuk menegakkan undang-undang dalam mengatasi potensi konflik di masyarakat.
“Ini tahun politik, risiko terlalu besar kalau ada kumpulan massa besar, takut ada yang menunggangi. Misalnya, kumpulnya di Monas, tahu-tahu di Ancol ada letupan. Sebaiknya, tak perlu kumpul-kumpul massa besar dalam tahun-tahun politik ini," kata Sabilar dalam keterangan yang diterima, Rabu (23/5).
Kalaupun ada persoalan hukum yang berjalan saat ini, dia mengimbau masyarakat tunduk kepada undang-undang yang berlaku. Sehingga tahun politik ini bisa berjalan mulus.
Di samping itu, Sabilar juga mengingatkan kepolisian untuk bertindak cepat memproses kasus hukum agar kepercayaan masyarakat terpenuhi.
“Siapa lagi kami percayakan kalau bukan ke penegak hukum?" tambahnya.
Menurut Sabilar, kaum buruh adalah masyarakat yang taat kepada hukum, dan selalu mendukung aparat kepolisian dalam menegakkan hukum, serta memberantas kejahatan.
Oleh karena itu, jika ada pihak-pihak yang menuding buruh Indonesia sering bikin kisruh atau keributan dengan aksi-aksi massa yang besar, menurut dia, hal itu tidaklah tepat. “Kami buruh enggak pernah melawan pemerintah,” tuturnya.
Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Barat Sabilar Rosyad menilai aksi massa jelang Pilpres 2019 rawan ditunggangi
- Dunia Hari Ini: Ratusan Ribu Buruh Indonesia Turun ke Jalan Rayakan May Day
- Waspada Kelompok Anarko Menyusup di Aksi Demo Buruh
- Pemilu 2024 Berdampak Pada Para Investor, Begini Analisis Pakar
- Ulama Penjaga Keharmonisan Umat di Tahun Politik
- Tahun Pemilu, Investor Wajib Pahami Kondisi Politik dan Dampak Ekonomi
- Ribuan Buruh Bakal Demo, Desak Revisi Upah hingga Hentikan Perang Israel-Palestina