Pentolan Honorer K2: Ogah NIP PPPK, Maunya PNS
jpnn.com, JAKARTA - Langkah maju Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang sudah membahas penetapan NIP (Nomor Induk Pegawai) PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) rupanya tidak membuat seluruh honorer K2 bahagia. Mereka tidak menginginkan NIP PPPK tapi PNS.
“Tidak mau dengar PPPK. Kami maunya NIP PNS,” kata Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Timur Eko Mardiono kepada JPNN, Senin (25/3).
Eko menegaskan PPPK bukan untuk honorer K2 dan mestinya pemerintah tahu. Kalau PPPK untuk honorer K2, seharusnya yang sudah PNS dibatalkan juga.
BACA JUGA: Berita Terbaru seputar Pengumuman Kelulusan PPPK: Rapat Bahas NIP
“Kalau K2 hanya PPPK, ya mestinya semua PPPK. Bukan ada yang PNS, ada PPPK. Kalau dibilang tidak memenuhi syarat, itukan aturan dibuat-buat sesuai kebutuhan pemerintah," ujarnya.
Senada dengan Eko, Korwil PHK2I Sulawesi Selatan Sumarni Azis menyatakan NIP PNS harga mati bagi honorer K2. Andai 2012 pemerintah tidak mengunci penyelesaian honorer K2 sampai 2014, nasib mereka tidak terombang-ambing.
“Katanya mau mengangkat kesejahteraan honorer K2. Kok dijadikan PPPK yang statusnya rentan dipecat. Kalau mau kan diangkat PNS," tandasnya.
Berbeda dengan Sumarni maupun Eko, Korwil PHK2I Ahmad Saefudin malah sangat berharap NIP PPPK. Guru honorer di SMP Negeri Boyolali ini lebih berpikir realistis. Daripada menunggu status PNS yang belum tahu kapan realisasinya, lebih baik menjadi PPPK.
Eko menegaskan PPPK bukan untuk honorer K2 dan mestinya pemerintah tahu. Kalau PPPK untuk honorer K2, seharusnya yang sudah PNS dibatalkan juga.
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti Sampaikan Kabar Baik untuk Guru, Siap-Siap Saja
- Kasus Suap Seleksi PPPK Batu Bara, 5 Terdakwa Divonis 1 Tahun Penjara
- 5 Berita Terpopuler: Dua Kategori PPPK 2024 dengan Gaji Berbeda, Mulai Berlaku Awal 2025, tetapi Tetap Ada Prioritas
- Dirjen Nunuk Tegaskan P1 Tetap Prioritas Penempatan PPPK 2024
- 5 Berita Terpopuler: Dipastikan Hanya 25% yang Lulus PPPK, tetapi Jangan Ada PHK, Tolong Teken SK Honorer
- Pejabat Usul Moratorium Mutasi PNS & PPPK Mulai Berlaku Awal 2025